Sumbar Diklaim Aman dari Konflik Sosial

PADANG – Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diklaim termasuk daerah yang cukup aman dari berbagai macam persoalan dan konflik sosial.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi konflik selalu ada, dan pihak Pemprov Sumatera Barat melakukan upaya tindakan cepat untuk diatasinya hal tersebut, dengan melakukan musyawarah.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan, melihat pada pengalaman kondisi sewaktu mengikuti pemilu dan pilkada di Sumatera Barat, situasi dan kondisi bisa terkendali.

Meskipun terkadang muncul suatu hal, namun dengan kerjasama semua pihak, persoalan tersebut dengan cepat tuntas diselesaikan.

“Saya sudah lalui pemilu dan pilkada dari tahun 1999 hingga sekarang, dari pemilihan anggota DPR hingga gubernur, tidak ada saya dengar konflik yang terjadi di Sumatera Barat. Begitu juga melihat ke kondisi sebelum maupun sesudah pemilu dan pilkada, masih terbilang aman,” katanya saat ditemui usai membuka Rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B04 Tahun 2019, di Hotel Axana Padang, Kamis (27/6/2019).

Ia menyebutkan, perkembangan politik di Sumatera Barat dapat dikatakan tidak ada konflik yang berujung anarkis, meskipun ada perselisihan yakni beda pendapat itu masih dalam kewajaran. Baginya, kondisi berbeda pendapat adalah hal biasa yang terjadi dalam politik.

Selain itu, Irwan meminta stake holder terkait terus melakukan pemantauan dan pengawasan di daerah untuk meminalisir konflik yang berujung anarkis. Sementara melihat upaya antisipasi sejauh ini, pihak yang terkait patut diapresiasi.

Untuk itu dengan adanya rapat evaluasi rencana aksi daerah yang dilaksanakan Kemendagri, bisa membahas bersama persoalan konflik sosial di Sumatera Barat.

“Soal kondisi memang terlihat aman dan kondusif. Tapi perlu diwaspadai juga, potensi yang ada, karena terkait konflik bisa terjadi dan tanpa terduga. Kepada masyarakat perlu hati – hati apabila potensi masalah sosial tersebut muncul,” jelasnya.

Melihat kondisi ini, Gubernur Sumatera Barat mengklaim bahwa kondisi di daerah Sumatera Barat sangat kondusif dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya selalu meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Ini semua tidak lepas dari kerja keras dari tim terpadu, elemen terkait, Forkopimda, Polisi dan TNI. Saya bersyukur sampai saat ini masih aman dan terkendali, walaupun kita sudah melewati berbagai kegiatan politik seperti Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum, ditambah lagi kegiatan Lebaran Idul Fitri yang barusan kita lewati,” kata Irwan.

Selain itu gubernur juga memberikan apresiasi kepada Direktorat Kewaspadaan Nasional Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri yang telah melaksanakan kegiatan ini empat kali dalam setahun di berbagai wilayah Sumatera dan Jawa. Ia berharap acara serupa juga bisa diselenggarakan oleh Kesbangpol tiap bulannya.

“Karena setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda dan tiap saat bisa berubah-ubah, apalagi ada provokasi yang memiliki kepentingan, ini harus kita sikapi, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perkuat tim terpadu dalam penanganan konflik sosial di daerah,” jelasnya.

“Secara keseluruhan konflik sosial di Sumatera Barat bisa dikatakan jarang terjadi, jika ada, lebih pada kepentingan, seperti permasalahan adat, suku dan tanah ulayat, semata-mata hanya kepentingan ekonomi,” tutur gubernur.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan daerah lain, Sumatera Barat termasuk daerah yang jarang terjadi konflik, terutama yang melibatkan banyak masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Didi Sudiana, menyebutkan bahwa konflik sering dipicu oleh permasalahan sosial yang terjadi, tidak terkecuali dari berbagai perbedaan yang ada di negara, seperti etnis, suku, agama dan ras.

Untuk itu agar konflik tidak terjadi di daerah perlu dilakukan pendekatan kepada masyarakat, seperti bermusyawarah.

“Sumatera Barat yang sangat kuat adat istiadatnya, pasti memiliki cara untuk meredam konflik yang terjadi dengan jalan musyawarah, sehingga tidak meluas dan berujung anarkis. Dan, jarang kita dengan konflik yang terjadi di Sumatera Barat,” katanya.

Untuk itu, kata Didi sebagai anak bangsa sudah sepatutnya menjaga stabilitas keamanan yang ada di daerah, dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, Kesbangpol Sumatera Barat harus bekerjasama dengan seluruh stake holder terkait untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di daerah, terutama menghindari terjadi konflik yang dipicu dari berbagai persoalan.

Menurutnya, secara khusus konflik sosial memiliki banyak pemicu, mulai dari berbeda golongan etnis, suku, agama dan ras, jarang terdengar informasi atau laporan tentang kasus tersebut.

“Hal ini, menjadi acuan di daerah lain yang mengalami konflik tersebut, karena Sumbar selain kuat adat istiadatnya juga dapat menghindari konflik dengan cara bermusyawarah menyelesaikan persoalan tersebut,” ucap Didi.

Didi berpendapat, sebagai anak bangsa sudah sepatutnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memelihara stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri. Kewajiban seluruh komponen bangsa utamanya merupakan tugas dan fungsi Kesbangpol di daerah.

“Kesbangpol Sumatera Barat harus bekerjasama dengan seluruh stake holder baik instansi pemerintah di daerah maupun masyarakat melalui pemberdayaan forum-forum maupun tim yang telah dibentuk berdasarkan regulasi yang ada, agar pemeliharaan stabilitas politik pemerintahan dalam negeri serta persatuan dan kesatuan bangsa dapat berjalan dengan optimal.

Seperti Pemerintah daerah melibatkan  niniak mamak, alim ulama, adiak pandai dan bundo kanduang sebagai musyawarah penyelesaian konflik sosial di daerah,” ungkapnya.

Sebagai penutup Didi Sudiana meminta pelaksanaan penanganan konflik sosial melalui rencana aksi terpadu yang juga merupakan kegiatan strategis. Salah satu program prioritas nasional yang harus dijalankan secara terus menerus oleh seluruh anggota tim terpadu, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota.

Rapat yang digelar oleh Direktorat Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di wilayah Sumatera dan Jawa, dihadiri oleh Didi Sudiana, SE, MM Sekretaris Dirjen Politik PUM, Asdep Penanganan Konflik Kemenko PMK, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Kepala Kesbangpol Sumbar Naswir, SH, M. Hum beserta jajarannya, Forkopimda, serta para tim terpadu tingkat provinsi wilayah Sumatera dan Jawa.