Sumbar Diklaim Aman dari Konflik Sosial

“Secara keseluruhan konflik sosial di Sumatera Barat bisa dikatakan jarang terjadi, jika ada, lebih pada kepentingan, seperti permasalahan adat, suku dan tanah ulayat, semata-mata hanya kepentingan ekonomi,” tutur gubernur.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan daerah lain, Sumatera Barat termasuk daerah yang jarang terjadi konflik, terutama yang melibatkan banyak masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Didi Sudiana, menyebutkan bahwa konflik sering dipicu oleh permasalahan sosial yang terjadi, tidak terkecuali dari berbagai perbedaan yang ada di negara, seperti etnis, suku, agama dan ras.

Untuk itu agar konflik tidak terjadi di daerah perlu dilakukan pendekatan kepada masyarakat, seperti bermusyawarah.

“Sumatera Barat yang sangat kuat adat istiadatnya, pasti memiliki cara untuk meredam konflik yang terjadi dengan jalan musyawarah, sehingga tidak meluas dan berujung anarkis. Dan, jarang kita dengan konflik yang terjadi di Sumatera Barat,” katanya.

Untuk itu, kata Didi sebagai anak bangsa sudah sepatutnya menjaga stabilitas keamanan yang ada di daerah, dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, Kesbangpol Sumatera Barat harus bekerjasama dengan seluruh stake holder terkait untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di daerah, terutama menghindari terjadi konflik yang dipicu dari berbagai persoalan.

Menurutnya, secara khusus konflik sosial memiliki banyak pemicu, mulai dari berbeda golongan etnis, suku, agama dan ras, jarang terdengar informasi atau laporan tentang kasus tersebut.

“Hal ini, menjadi acuan di daerah lain yang mengalami konflik tersebut, karena Sumbar selain kuat adat istiadatnya juga dapat menghindari konflik dengan cara bermusyawarah menyelesaikan persoalan tersebut,” ucap Didi.