Gubernur Sebut Indeks Demokrasi Jakarta Tertinggi di Indonesia

JAKARTA – Gubernur Anies Baswedan, memaparkan prestasi Pemprov DKI  dalam berbagai bidang, mulai dari prestasi yang memenuhi good governance dan pemberantasan korupsi, hingga prestasi yang diperoleh masing-masing dinas di jajaran Pemprov tersebut.

“Alhamdulillah dengan ikhtiar yang dilakukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu memperoleh predikat WTP untuk tahun kedua,” ujar Anies, pada rapat paripurna, di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).

Selain itu, prestasi lainnya datang dari penghargaan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Pemprov DKI Jakarta. KPK memberikan tiga penghargaan untuk kategori Pemerintah Daerah dengan Penerapan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Terbaik 2018, Pemerintah Daerah dengan Nilai Gratifikasi Terbesar yang Ditetapkan Menjadi Milik Negara 2018, Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik 2018.

Kemudian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menambahkan, Pemprov juga mendapatkan penghargaan dalam bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan warga yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

Penghargaan lainnya, menurut Anies, dari bidang ketenagakerjaan, aspek keterbukaan informasi publik, indeks demokrasi Indonesia hingga bidang sosial serta budaya.

Selanjutnya, penghargaan reksa bahasa, provinsi yang mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia dari Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Penghargaan asosiasi perencana pemerintah Indonesia atas indeks pembangunan ekonomi inklunsif 2018. Prestasi itu tentu tak membuat kita berpuas diri, karena begitu banyak tantangan ke depan yang menanti,” katanya.

Di samping itu, terobosan-terobosan Pemprov DKI Jakarta yang membawa manfaat bagi warga juga dipaparkan Anies di depan para peserta Rapat Paripurna Istimewa.

“Beberapa program inovasi yang menjadi wujud Wajah Baru Jakarta, antara lain Sistem Layanan Pembayaran Belanja Daerah dan Pajak Pusat melalui SP2D Online dan Real Time,” katanya.

Program itu di antaranya Revitalisasi Fasilitas Pejalan Kaki, seperti revitalisasi trotoar dengan konsep Complete Street, revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Jembatan Penyeberangan Multiguna, dan Terowongan Penyeberangan Orang.

“Inovasi selanjutnya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan grand design (desain besar) pembangunan berbasis gerakan, yaitu dengan paradigma City 4.0. Artinya, pemerintah kota administrasi menjadi kolaborator dan warga menjadi ko-kreator,” katanya.

Anies mengklaim, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penghargaan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia, serta termasuk dalam 10 kota layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Anies, penghargaan-penghargaan itu merupakan buah kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan elemen lainnya.

“Prestasi itu semua tidak bisa tercapai, bila dikerjakan sendirian. Itu adalah hasil kolaborasi dan kita semua, tidak boleh berpuas diri karena begitu banyak tantangan ke depan masih menanti,” ujar Anies.

Tak hanya itu, dia juga mengungkapkan bahwa kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan warga menjadi perhatian utama dalam menghadirkan wajah baru Jakarta.

Untuk memajukan kota ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak akan bisa bekerja sendiri. Dukungan dari komunitas, pakar, akademisi, dan warga sangat dibutuhkan.

Namun, Anies menegaskan, yang menjadi sangat penting adalah solidnya pimpinan di Ibu Kota, yang dalam konstitusi disebutkan meliputi lembaga wakil rakyat, lembaga keamanan, serta penegakan hukum.

“Kota ini harus menjadi milik semua, termasuk dalam pengelolaannya. Semangat permusyawaratan dan perwakilan harus dihidupkan kembali untuk bergotong royong membangun kota. Kami pun berharap, sinergi dengan Pemerintah Pusat terus diperkuat,” tandasnya.

Gubernur Anies Baswedan menghadiri sidang paripurna DPRD DKI Jakarta memperingati Ulang Tahun (Ultah) ke-492 Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Tampak gedung DPRD DKI didekorasi khas Betawi. Rapat Paripurna Istimewa ini dihadiri Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta, segenap Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, serta Duta Besar dari berbagai negara.