PAD Rp217 Miliar, Banjarnegara Pilih Mandiri dalam Anggaran

“Karena itu, untuk kerusakan jalan provinsi ataupun jalan pusat, selagi saya masih punya uang, akan saya perbaiki dengan dana pribadi, karena kalau menggunakan APBD Banjarnegara jelas menyalahi aturan,” imbuhnya.

Budhi Sarwono juga optimis APBD Banjarnegara cukup untuk mengatasi semua kebutuhan, tanpa bantuan dari provinsi. Dengan PAD Rp 217 miliar dan APBD Rp 2,1 triliun, Bupati mengintruksikan untuk mengalokasikan 15 persen APBD untuk infrastruktur.

Sementara anggaran gaji pegawai yang selama ini memakan 60 persen anggaran, mulai tahun 2019 ini sudah dilakukan pemangkasan, sehingga hanya memakan 50 persen anggaran. Sisa anggaran baru dibagikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk operasional kantor.

“Jadi anggaran OPD tidak banyak dan pegawai tidak perlu lagi kunjungan-kunjungan keluar daerah, kemudian foto-foto, diuplod di media sosial. Itu sudah tidak ada di Banjarnegara,” tegasnya.

Terkait kebijakannya yang selalu memperhatikan kondisi jalan, sehingga setiap hari Jumat, bupati nyentrik ini selalu berkeliling nambal jalan berlubang, Wing Tjien mengatakan, jaman penjajahan dulu, Belanda bersusah payah membangun jalan di Indonesia supaya bisa mengangkut rempah-rempah. Sehingga, saat sekarang sudah tidak ada lagi penjajah Belanda di sini, akan sangat rugi jika kondisi jalan dibiarkan rusak.

“Jalan itu pembuka akses segalanya, akses ekonomi, akses layanan kesehatan dan lainnya, jadi sangat rugi kita jika banyak jalan yang rusak dan biarkan saja,” pungkasnya.