PAD Rp217 Miliar, Banjarnegara Pilih Mandiri dalam Anggaran

BANJARNEGARA — Kabupaten Banjarnegara menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau mungkin juga di Indonesia yang menolak mengajukan bantuan anggaran ke provinsi. Hanya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp217 miliar, Banjarnegara memilih menjadi kabupaten yang mandiri dalam hal anggaran.

Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono mengatakan, ia merasa malu jika harus terus meminta atau mengajukan anggaran ke provinsi, sekalipun provinsi sudah meminta agar tiap kabupaten/kota mengajukan program perencanan pembangunan dan mengajukan anggaran ke provinsi.

“Ibaratnya ada bapak dan ibu yang mempunyai beberapa anak, sudah disekolahkan bertahun-tahun sampai sarjana. Apa iya anak harus meminta terus? Itu logika sederhananya,” tutur bupati yang mempunyai nama warga keturunan, Kho Wing Tjien ini, Sabtu (6/4/2019).

Keputusan Bupati Banjarnegara untuk tidak mengajukan bantuan anggaran ke provinsi tahun ini, bukanlah tanpa sebab. Ia bercerita, tahun 2018 terjadi bencana alam di Desa Paweden, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Longsor menyebabkan jalan provinsi putus dan enam kecamatan terisolir.

“Waktu itu posisi Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo sudah cuti karena sedang kampanye pilgub Jateng dan Pj Gubernur dipegang oleh Pak Heru Sudjatmoko. Pak Heru mengatakan, untuk memperbaiki jalan tersebut dibutuhkan waktu 6 bulan. Saya tidak tega melihat warga saya terisolir selama 6 bulan, akhirnya saya perbaiki sendiri dengan dana pribadi dan satu bulan selesai,” tuturnya.

Budhi Sarwono menghabiskan uang Rp900 juta untuk memperbaiki jalan tersebut. Biaya tersebut di luar biaya alat berat, ia menurunkan 23 unit alat berat miliknya secara gratis ke lokasi bencana. Bantuan dari provinsi saat itu hanya turun 50 sak semen.

“Saya tidak minta ganti seperakpun dari provinsi, biar Allah SWT saja yang menganti,” kata bupati yang sudah lama menjadi mualaf ini.

Pada saat yang bersamaan, Pj Gubernur, Heru mengatakan harga elpiji dan bahan bakar di lokasi bencana sudah melonjak. Elpiji 3 kilogram harganya sudah tembus Rp50 ribu. Heru menanyakan jalur alternatif untuk mengirimkan pasokan logistik dan satu-satunya jalur adalah melalui jalan kabupaten. Namun, jika dilalui kendaraan besar, jalan tersebut sudah pasti akan rusak.

“Pak Heru mengatakan, ini situasi bencana, soal kerusakan jalan kabupaten, nanti saya diminta untuk mengajukan proposal bantuan ke propinsi dan akan diganti. Saat itu bahkan pembicaraan juga melibatkan pihak Bappeda Provinsi Jateng,” terang Budhi Sarwono.

Namun, pada kenyataannya dari Rp30 miliar anggaran yang diajukan untuk perbaikan jalan kabupaten yang rusak tersebut, tahun 2019 ini hanya turun bantuan anggaran Rp1 miliar. Bahkan, anggaran perbaikan jalan tersebut juga bukan berasal dari permohonan bantuan Pemkab Banjarnegara, melainkan pengajuan anggaran aspirasi DPRD.

“Jadi dari Rp30 miliar, bisa dibilang tidak turun satu sen pun. Padahal pengajuan anggaran perbaikan jalan tersebut asal usul Pj Gubernur dan disaksikan oleh Bappeda. Sehingga saya merasa malu jika harus minta-minta lagi. Saya tidak marah dan penolakan ini juga bukan sebagai bentuk protes saya ke provinsi, saya hanya menjaga diri sendiri dan tidak mau disebut pengemis anggaran,” jelasnya.

“Karena itu, untuk kerusakan jalan provinsi ataupun jalan pusat, selagi saya masih punya uang, akan saya perbaiki dengan dana pribadi, karena kalau menggunakan APBD Banjarnegara jelas menyalahi aturan,” imbuhnya.

Budhi Sarwono juga optimis APBD Banjarnegara cukup untuk mengatasi semua kebutuhan, tanpa bantuan dari provinsi. Dengan PAD Rp 217 miliar dan APBD Rp 2,1 triliun, Bupati mengintruksikan untuk mengalokasikan 15 persen APBD untuk infrastruktur.

Sementara anggaran gaji pegawai yang selama ini memakan 60 persen anggaran, mulai tahun 2019 ini sudah dilakukan pemangkasan, sehingga hanya memakan 50 persen anggaran. Sisa anggaran baru dibagikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk operasional kantor.

“Jadi anggaran OPD tidak banyak dan pegawai tidak perlu lagi kunjungan-kunjungan keluar daerah, kemudian foto-foto, diuplod di media sosial. Itu sudah tidak ada di Banjarnegara,” tegasnya.

Terkait kebijakannya yang selalu memperhatikan kondisi jalan, sehingga setiap hari Jumat, bupati nyentrik ini selalu berkeliling nambal jalan berlubang, Wing Tjien mengatakan, jaman penjajahan dulu, Belanda bersusah payah membangun jalan di Indonesia supaya bisa mengangkut rempah-rempah. Sehingga, saat sekarang sudah tidak ada lagi penjajah Belanda di sini, akan sangat rugi jika kondisi jalan dibiarkan rusak.

“Jalan itu pembuka akses segalanya, akses ekonomi, akses layanan kesehatan dan lainnya, jadi sangat rugi kita jika banyak jalan yang rusak dan biarkan saja,” pungkasnya.