GAPURA RI Serahkan Bukti Tambahan Dugaan Korupsi di Flotim

KUPANG –  Setelah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di kabupaten Flores Timur kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (11/3/2019), LSM Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara (GAPURA) RI kembali menyerahkan bukti data tambahan sebagai pelengkap.

“Kami turuti permintaan KPK untuk menyerahkan data bukti tambahan pekan ini ke KPK. Satu hal yang harus dicatat oleh KPK, bahwa korupsi tidak hanya diberantas melalui OTT, tetapi juga Pulbaket sebagai bagian dari tindak preventif bagi penyelenggara negara lainnya” tegas Al Hakmi Adonara, Ketua Umum GAPURA RI, Senin (25/3/2019).

Hakim Adonara membenarkanm bahwa gedung DPRD memang belum dibangun, tetapi pihaknya menduga tindak pidana korupsi terjadi pada proses perencanaannya. Dugaan tindakan pidana korupsi bisa terjadi sejak proses perencanaan.

“Dugaan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dari mekanisme perencanaan dan sistem penganggaran, yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara. Bahkan, bisa saja sudah terjadi jika dilihat dari mekanisme keuangan dalam penetapan APBD-nya. Tetapi benar tidaknya, kita serahkan pada langkah hukum yang dilakukan KPK, ” sebutnya.

GAPURA RI berjanji akan selalu memberikan data terkait dugaan korupsi di Flores Timur kepada KPK RI, bila diminta. Pihaknya pun akan selalu bekerja sama dengan KPK dan aparat penegak hukum lainnya, agar kasus korupsi di Flores Timur bisa diberantas.

“Kami siap memberikan data dan bekerja sama dengan KPK, agar permasalahan korupsi di Flores Timur bisa diatasi. Harapan kami, agar masyarakat juga bisa memberikan informasi bila menemukan adanya dugaan korupsi di Flores Timur,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, saat berada di Kupang, Jumat (22/3/2019), membenarkan adanya laporan yang masuk ke KPK terkait dugaan korupsi di NTT.

Dirinya menjelaskan, ada dua bupati di NTT yang dilaporkan, yakni Bupati Flores Timur, Antonius Gege Hadjon dan dan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur.