Dana Pembangunan Kampung, Agar Masyarakat Bertanggungjawab Terhadap Infrastruktur

JAKARTA – Alokasi anggaran pembangunan ke kampung, menjadi cara Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat ikut bertangungjawab terhadap infrastruktur.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebut, dana tersebut nantinya akn dikelola Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yaitu organisasi yang berasal di kampung tersebut. “Yang mengerjakan adalah masyarakat, namanya organisasi kemasyarakatan, bukan ormas, tetapi organisasi di kampung itu. Jadi, ya, yang teridentifikasi karang taruna, RT, RW, kemudian PKK,” ujar Anies, Jumat (15/2/2019).

Dalam program dana swakelola, ormas harus melakukan pembangunan sesuai rencana, dan standar yang ditetapkan oleh Pemprov DKI. Pemerintah daerah, bakal mengawasi pekerjaan dilakukan. “Tujuannya adalah membuat program-program pemerintah yang sifatnya sangat grass root, dikerjakan oleh grass root sendiri, supaya rasa kepemilikan tinggi,” tandasnya.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta, sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai pemberian dana APBD kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan tersebut. Produk hukum tersebut, nantinya mengatur semuanya, mencakup pelaksanaan pembangunan, proses dana, sampai pertanggungjawaban pelaksanaan.

Lebih lanjut dijelaskan, alasan pengucuran APBD ke ormas, untuk menjalankan intruksi Peraturan Presiden (Perpres) No.16/2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Di peraturan tersebut, ada empat tipe swakelola, di antaranya mengamanatkan pemerintah untuk langsung mengerjakan program, menunjuk pemerintah daerah dan kementerian maupun lembaga mengerjakan bersama-sama, hingga memungkinkan Pemda mengajak ormas maupun masyarakat melaksanakan program pemerintah.

“Alhamdulillah bapak presiden mengeluarkan PP baru, nomor 16 tahun 2018. Jadi memang PP baru yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Terkait pengawasan penggunaan dana, akan diatur dalam Pergub, yang sedang disusun. “Negara tidak mendanai gotong royong masyarakat. Lewat ini, kegiatan bisa dikerjakan lewat gotong royong. Ya, pemerintah, ya, juga masyarakat,” katanya.