Gubernur DKI Belum Putuskan Lokasi Depo MRT Fase II

JAKARTA – Gubernur DKI, Anies Baswedan, mengatakan proses pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Fase II Bundaran Hotel Indonesia hingga Jakarta Kota, serega dimulai. Namun sampai saat ini, Anies belum memutuskan lokasi depo atau bengkel perbaikan, serta perawatan lokomotif dan gerbong untuk MRT Fase II. 

Dia meminta kepada pihak yang terlibat dalam pembangunan lokasi depo MRT Fase II, agar terlebih dahulu mengkaji dengan matang dan secara serius penentuan letak wilayah yang sesuai untuk lahan membangun depo MRT.

“Jadi, kajian kebutuhan, kajian teknisnya itu semua harus ada. Dulu kan sudah dikaji dan diputuskan di Kampung Bandan. Tetapi dalam kenyataannya, tempat itu bersengketa, mungkin (tidak) bisa dieksekusi cepat, karena itu harus dicarikan alternatif. Alternatifnya jangan selera ‘oh baiknya di sini’. Dikaji dengan serius,” kata Anies, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, (16/1/2019).

Dia tidak mau depo yang mau dibangun itu mengulang kesalahan pembangunan depo fase I di Lebak Bulus. “Seperti contoh sekarang, ketika kita menentukan depo Lebak Bulus, salah satu feedback yang muncul, sayang ya, deponya atasnya enggak bisa dipakai,” ujarnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu hingga kini belum bisa memastikan, kapan pembangunan depo MRT Fase II, diputuskan. Pasalnya, dia masih ingin melihat hasil studi mengenai tempat-tempat yang rencananya dijadikan depo. Hal itu dilakukan, karena dalam mengubah depo, bila terjadi kesalahan akan menjadi pekerjaan tersendiri lagi nantinya.

“Karena sekali dia menentukan sebuah depo, dia ada di situ puluhan mungkin seratus tahun. Jadi, bukan sesuatu yang seperti bisa diubah dengan gampang,” bebernya.

Dia mengakui, dengan adanya masukan bakal dijadikan bahan evaluasi bagi pihaknya. Karena dia tidak mau mengulangi pembangunan MRT Fase II di depo Lebak Bulus.

“Jangan kita mengulangi problemnya seperti ini. Kita menentukannya bukan keputusan tanpa dasar studi kebutuhan jangka panjang. Sekarang membangun lantai dua saja di atas. Jarak antar-rel kereta sangat dekat, bangun pilar-pilar saja sulit untuk kita melakukan pembangunan di atas depo,” imbuhnya.

Anies menjelaskan, depo yang luasnya lebih dari 10 hektare itu, kini hanya berjejer rel tempat kereta keluar masuk. Menurut Anies, mustahil membuat bangunan di atasnya, karena sudah tak muat lagi.

“Bayangkan pembangunan sebesar itu, di lokasi sestrategis itu, atasnya kosong. Konsekuensi seperti ini saya tidak mau berulang,” tegasnya.

Menurut Anies, rute MRT fase II saat ini baru dipastikan sampai kota. Di rute itu, bakal ada 22 hingga 23 rangkaian kereta. Jumlah ini, ditambah dengan 16 rangkaian yang beroperasi di fase I Lebak Bulus-Bundaran HI, masih cukup ditampung di depo Lebak Bulus.

“Intinya, kapasitas pelayanan yang diproyeksikan di atas 400 ribu orang itu bisa difasilitasi, meski belum ada depo kedua yang juga berarti apakah diputuskan sekarang atau bulan depan, tidak ada bedanya. Harus dimatangkan studinya dulu,” ucap Anies.

Dia menyayangkan adanya kesalahan rancangan dalam pembangunan depo di Lebak Bulus, sehingga menghentikan pemberdayaannya yang seharusnya bisa ditingkatkan dari sebatas tempat “parkir” bagi kereta MRT.

Menurutnya, hal tersebut menjadi kurang bermanfaat dengan luas lahan 10 hektare dan strategis, terletak di tengah Ibu kota Jakarta hanya untuk satu fungsi.

Orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta itu menegaskan, pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam memutuskan tanpa melalui kajian yang mendalam mengenai kebutuhan dan kajian teknisnya.

“Itu butuh waktu, karena kajiannya bukan hanya soal kebutuhan penumpang, tapi juga soal status hukum tanah yang ada di situ, jangan sampai berulang seperti Kampung Bandan, kita sudah menentukan titiknya, ternyata bermasalah,” bebernya.

Dana yang dipakai oleh pembangunan MRT Fase II itu pinjaman dari pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperatiom Agency (JICA), sebesar Rp 25 triliun, kata Anies, difokuskan untuk berjalan dan beroperasi dahulu walau tanpa ada depo MRT.

“JICA sendiri tidak masalah, karena bagi mereka yang terpenting jalan dulu. Justru jika mundur, itu akan merepotkan mereka, dan mereka sepakat penentuan depo itu bisa dilakukan kemudian, karena tidak mengganggu operasional, itu sudah dikaji,” ucapnya.

Dia memastikan, apakah depo untuk fase II tersebut akan terletak di Jakarta Utara atau tidak, walau disebutkannya bisa sebagai opsi.

“Itu salah satu opsi yang dibicarakan, apa segalanya harus di Utara, tapi begini, ketika disebut Utara atau manapun spekulan main semua, jadi nanti saja dulu. Yang jelas kami harus cek dokumen tanahnya, cek arus pergerakan orangnya dan lainnya. Jangan sampai ditentukan titiknya tanpa ada studi yang benar,” paparnya.

Sebelumnya, pihak MRT masih melakukan studi untuk lokasi depo proyek fase II, yang akan menuju ke arah Jakarta Utara, setelah hampir dipastikan depo di Kampung Bandan dan Taman BMW tidak akan terealisasi.

Kampung Bandan tidak batal dijadikan depo, karena permasalahan hukum soal lahan. Sedangkan Taman BMW yang diusulkan setelahnya, juga tidak memungkinkan untuk dibangun depo, karena lahan yang dibutuhkan sedikitnya 12 hektare, sedangkan luas lahan di sana sekitar 25 hektare, dan direncanakan akan dibangun Stadion BMW untuk Persija.

Meski sudah melakukan studi soal lokasi lahan, MRT pun hanya bisa mengusulkan, karena yang memutuskan lokasi adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, MRT berharap keputusan soal lokasi depo fase II akan ada pada Maret 2019 mendatang.

Trase atau jalur fase II ini diketahui mengalami perubahan dari sebelumnya, mengarah ke Kampung Bandan, menjadi ke arah Kota Tua.

Sesuai dengan hasil rapat pimpinan terbatas (Rapimtas) yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2018, Gubernur DKI menyetujui penetapan lokasi (penlok) MRT Jakarta fase dua, yakni koridor Bundaran HI-Kota.

Penlok MRT fase II telah diterbitkan melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1728/2018 tentang Penetapan Lokasi untuk pembangunan jalur MRT koridor Bundaran HI-Kota tanggal 21 November 2018.

Untuk biaya pembangunan fase dua sepanjang 8,3 kilometer dengan delapan stasiun, perkiraannya sekitar Rp22,5 triliun, dengan target penyelesaian pembangunan pada 2024.

Nantinya, pembangunan gardu listrik yang berlokasi di seberang Gedung Kementerian Perhubungan Jakarta Pusat, mulai Januari dengan penanda peletakan batu pertama proyek fase II. Bila gardu listrik tersebut adalah gardu pertama yang dibangun di kedalaman 20 meter di bawah tanah untuk fase II.