Pemerintah Inggris Sambut Peran Indonesia dalam DK PBB
JAKARTA — Pemerintah Inggris menyambut peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
Menteri Negara Urusan Persemakmuran dan PBB Inggris Lord Tariq Ahmad dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir, mendiskusikan sejumlah isu prioritas yang akan disuarakan Indonesia saat menduduki kursi DK PBB.
“Kami bertukar pikiran mengenai beberapa tantangan utama misalnya situasi di Myanmar, isu yang masih sangat diperhatikan oleh Inggris meskipun kami melihat telah ada kemajuan yang dicapai. Kami menyambut pandangan Indonesia tentang bagaimana kita harus memastikan pemenuhan hak warga Rohingya,” kata Lord Ahmad di Jakarta, Selasa (30/10/2018).
Isu lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah upaya membangun perdamaian melalui pemberdayaan perempuan. Inggris, kata Lord Ahmad, menempatkan isu perempuan dalam prioritas penciptaan perdamaian.
Sejumlah kementerian di Inggris seperti kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, dan departemen pembangunan internasional telah melakukan pendekatan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pemerintahan dan penciptaan perdamaian.
Sebagai salah satu dari lima anggota tetap DK PBB, Inggris siap bekerjasama dengan Indonesia untuk mendukung agenda prioritas masing-masing.
Indonesia untuk keempat kalinya terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB setelah mendapat 144 suara dalam pertemuan Majelis Umum PBB di New York, Juni lalu.
Presiden Joko Widodo menyatakan empat prioritas yang akan diangkat Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap DK.
Pertama, Indonesia ingin memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai. Kedua, Indonesia ingin memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan DK PBB.