Kinerja Walikota Bekasi Dikritisi Mahasiswa

BEKASI — Minimnya keberadaan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), dan Pencemaran Kali Bekasi yang kian parah, mendapat kritikan keras dari mahasiswa. Puluhan mahasiswa, yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bekasi, mereka menggelar demonstrasi dipintu masuk kantor Walikota Bekasi, di Jl. A. Yani, mempertanyakan kinerja Walikota Rahmat Effendi, Rabu (31/10/2018).

“Pak Walikota Rahmat Effendi, saat ini masuk periode ke dua menjabat kepala daerah Kota Bekasi, tetapi PR-nya banyak banget. Minimnya JPO di Kota Bekasi, dan tidak selesainya persoalan pencemaran Kali Bekasi, sebagai sumber air baku PDAM, masih belum terselesaikan,” kata Abdur Rouf, koordinator aksi.

Dalam aksinya, mahasiswa dari PMII Kota Bekasi, juga mempertanyakan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Bekasi, yang masih diangka16 persen. Dari tahun ke tahun, RTH di Kota Bekasi hanya meningkat satu persen pertahun. Mahasiswa menuntut, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, mencopot Kepala Dinas yang terindikasi korupsi.

“Ada beberapa kepala dinas yang terindikasi korupsi, tetapi tetap dipertahankan. Contohnya Camat Pondok Gede, sudah jadi tersangka tetapi tetap menjabat. Hal lain ada kepala dinas sudah pernah dipanggil Kejaksaan Negeri Bekasi, tetapi sekarang masih menjabat,” tegas Rouf.

Beberapa kepala dinas terindikasi korupsi, dan pernah dipanggil Kejari Bekasi dan pernah diberitakan media. Mahasiswa mempertanyakan penanganan kasus tersebut yang terkesan belum mendapatkan tindakan. Lebih jauh, mahasiswa mengkritisi kinerja 100 hari, Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi. Mereka menyebut, belum merasakan apa yang dilakukan kepala daerah, meski sudah memimpin selama dua periode.