Bupati Sikka Tekankan ASN Harus Jujur dan Disiplin

MAUMERE – Bupati Sikka menekankan, agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap jujur, adil, benar dan disiplin, dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dalam melayani masyarakat kabupaten Sikka.

“Hari ini, kita melaksanakan apel kesadaran, di mana kita sudah mendengar dari TNI, Polri dan ASN menyampaikan janji setia yang intinya kebenaran, kejujuran, keadilan dan disiplin,” sebut Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, Rabu (17/10/2018).

Dikatakan Robi Idong, sapaannya, segenap unsur TNI, Polri dan ASN harus bekerja sama dan berperan untuk membangun NKRI, termasuk di dalamnya kabupaten Sikka.

“Dalam kepemimpinan saya, kerja sama itu wajib. Negara harus hadir di setiap urusan warga negaranya, sebab negara ada karena rakyat ada. Sebanyak 90 persen APBN bersumber dari pajak yang berasal dari rakyat,” katanya.

Ia pun mengajak untuk bersama-sama melakukan totalisme pengabdian untuk rakyat, dimulai dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara adil, merata dan memadai.

“Ini tidak ada kompromi, sebab menjadi sebuah kewajiban,” ungkapnya.

Robi menambahkan, dalam pemerintahan ada urusan konkuren dan ada urusan absolute, sehingga dengan demikian pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan semua fortkopimda yang ada.

Sementara itu, Dandim 1603 Sikka, Letkol Inf. Sugeng Prihatin, S.Sos, M.Si., mengatakan, sebagai abdi negara TNI AD siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“TNI AD siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Sikka untuk kemajuan daerah, dan kesejahteraan masyarakat termasuk bekerja sama di bidang pertanian menyukseskan Upsus Pajale,” ungkapnya.

Fraksi Nasdem DPRD Sikka dalam penandatanganan KUA PPAS APBD Perubahan, melalui ketua fraksinya, Siflan Angi, meminta pemerintah agar perlu ada pemerataan dalam mengakomodir seluruh program kegiatan pendekatan politis dari anggota DPRD Sikka.

“Perlu pemerintah sadar, bahwa tidak ada anggota DPRD Sikka yang menjadi anak emasnya pemerintah, sehingga seluruh program kegiatannya diakomodir dan anggota DPRD lainnya dianaktirikan, dengan menghilangkan dan mengganti program kegiatannya,” tegasnya.

Dengan variasi angka anggaran bagi setiap anggota dewan, mencerminkan kebijakan pemerintah terbukti diskriminatif  dan pemerintah jangan melakukan tambal sulam program kegiatan pendekatan politis anggota dewan yang sudah diinput dalam aplikasi E Planning.

“Stop tipu-tipu. Omong kosong kalau dikatakan aplikasi E-Planning sudah direkam oleh KPK. Perlu pemerintah sadar, bahwa tidak ada anggota DPRD Sikka yang menjadi anak emasnya pemerintah,” tegasnya.