17 Provinsi Bahas OP Sumber Daya Air di Padang

PADANG – Sebanyak 17 provinsi dari Pulau Sumatra, Jawa, dan Bali, mengadakan pertemuan, membahas operasi dan pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air wilayah Barat, di Padang. Pertemuan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati.

Ia mengatakan, pertemuan itu digelar karena perlunya mencari solusi bersama tentang OP sumber daya air untuk wilayah Barat ini. Hal ini mengingat, OP sumber daya air juga merupakan tindaklanjut dari pembangunan infrastruktur pendukung, agar bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, dalam mendukung ketahanan pangan.

Indrajati juga mengatakan, pertemuan tersebut juga akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan irigasi. Penting sekali adanya pemeliharaan irigasi tersebut, karena setelelah fisik sudah dibangun, dan tidak dipelihara, maka tidak akan berfungsi sebagai lifetime yang diprediksikan.

“Irigasi ini kaitannya erat dengan ketahanan pangan. Kami ingin dapatkan progres dan informasi dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di daerah. Dari hasil evaluasi, banyak yang statusnya masih belum bagus. Makanya, kami ingin dapatkan masukan dan informasi, apa kendalanya, apakah soal dana nggak ada. Atau dana ada, tapi SDM kurang, atau seperti apa,” katanya, Rabu (19/9/2018).

Menurutnya, dari pertemuan tersebut nantinya akan dirangkum sejumlah persoalan yang disampaikan dari 17 provinsi yang hadir, dan ditindaklanjuti dengan evaluasi di tingkat pemerintah pusat.

Untuk itu, melalui pertemuan tersebut, juga akan ada penghargaan kepada daerah yang melakukan OP sangat bagus. OP mantap, ideal, dan prima. Penghargaan itu sebagai motivasi untuk meningkatkan upaya pemeliharaan terhadap Sumber Daya Air.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, mengatakan pertemuan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air itu sangat penting bagi daerahnya. Hal ini mengingat, Sumatra Barat yang disebut agraris karena banyak sungai, bahkan ribuan. Sehingga dengan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memiliki persoalan di bidang sumber daya air, kaitannya dengan pangan dan energi.

“Di  Sumatra Barat ini, dari 19 kabupaten dan kota itu ada ribuan sungai, hutan lebat, dan dari kondisi itu daerah Sumatra Barat mempunyai persoalan yang berdampak kepada ketahanan pangan, air dan energi. Dengan memililki ribuan sungai itu, Sumatra Barat juga menjadi daerah yang rawan bencana banjir. Untuk menuntaskan persoalan tersebut, dibutuhkan dana. Jad,i dengan adanya pertemuan ini, persoalan anggaran bisa disampaikan langsung ke kementerian,” ujarnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumatra Barat, Rifda Suriani, mengatakan sejauh ini Sumatra Barat memang sering dilanda banjir, persoalannya adalah irigasi. Sehingga cukup banyak dibutuhkan perbaikan irigasi, hanya saja tekendala anggaran. Begitu juga dengan pemeliharaan, juga tidak maksimal.

“Seperti yang terjadi di Sumatra Barat ini, semoga ada solusi yang didapatkan sebagai dasar kebijakan bagi pemerintah, terhadap daerah rawan bencana, untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” jelasnya.

Menurutnya, jika irigasi yang ada saat ini berjalan lancar, maka akan beriringan dengan berdampak positif terhadap pertanian, dan secara tidak langsung akan membuat perekonomian Sumatra Barat, membaik. Hal ini karena dari 50 persen penduduk di Sumatra Barat, merupakan petani.