Sebagai Pondasi, Pancasila Tidak Semestinya Dibongkar

YOGYAKARTA – Ketua Pusat Studi Pancasila UGM Heri Santoso menyebut pancasila sebagai dasar negara tidak semestinya diutak-atik atau dibongkar dengan alasan apapun.

Meski secara politis upaya membongkar sah dan bisa dilakukan. Menurut Heri, hal itu tidak etis dan justru akan membuang pikiran dan tenaga. “Sebagai dasar atau pondasi, akan membutuhkan energi terlalu besar jika harus dibongkar. Kurang kerjaan dan tidak etis. Walau sebenarnya secara politis bisa saja. Tapi mestinya-kan pondasi yang telah dibuat para pendiri bangsa itu dikembangkan. Karena semua sudah bersepakat menerima itu,” ujarnya.

Pancasila disepakati sebagai ideologi bangsa bukan tanpa alasan. Para pendiri bangsa menyepakati pancasila sebagai dasar negara karena hanya pancasila-lah ideologi yang dianggap paling cocok dengan kondisi Indonesia.

“Pancasila adalah objektifasi agama di dunia. Orang Islam katakan Pancasila adalah objektifasi Islam dalam bernegara di Indonesia. Yang terbaik di Indonesia ya ini. Begitu juga Kristen, Buddha dan lainnya. Tidak ada agama yang menilai pancasila sebagai penyimpangan agama,” tuturnya.

Selain itu, Pancasila juga menjadi sebuah impian segenap elemen bangsa menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu cita-cita untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil makmur. Jika ideologi Pancasila tercapai maka Indonesia akan menjadi sebuah negara yang menakutkan dan mengguncang dunia.

Menurut Heri, ancaman terbesar jika sebuah bangsa kehilangan ideologi-nya adalah kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, kepribadian kebudayaan.  “Pertanyaanya, apakah kepribadian kita tidak diobrak-abrik dengan budaya pop IT dsb? Apakah investasi, penanaman modal atau pinjaman luar negeri itu menambah kemandirian bangsa? Betulkah perpolitikan kita saat ini sudah sejalan dengan yang dicicita-citakan pendiri bangsa?” paparnya.

Karena itulah menurut Heri, negara harus hadir dalam upaya penanaman ideologi Pancasila. Dengan kondisi masyarakat yang begitu plural, penanaman ideologi Pancasila harus disesuaikan sesuai keberagaman masyarakat yang ada.

“BPIP harus mulai menggarap ruang-ruang seperti keluarga, majelis taklim, cendekiawan, agamawan, pers, dan dunia maya. Kenyataannya misalnya saat ini ada realitas baru dunia maya. Dan negara tidak selalu bisa hadir disitu. Sehingga perlu ada penguatan, tidak sekedar dengan regulasi namun juga regenerasi,” tandasnya.

Regenerasi dilakukan dengan melahirkan kader-kader Pancasila di dunia maya sebagai role model. Keberadaanya tidak saja bisa menangkal isu hoax namun juga dapat memberikan pencerahan. Menurutnya hal itu tidak bisa dibiarkan lahir secara alamiah, namun negara harus ikut hadir.

“Kuncinya adalah pendidikan pengajaran, dan kebudayaan. Tidak semua bisa diajarkan. Tapi perlu dididik. Tidak semua bisa dididik tapi perlu dibudayakan. Dan keluarga merupakan unit terdekat yang bisa mendidik mengajari dan membudayakan,” pungkasnya.