Partai Golkar Didesak Segera Lakukan Pergantian Pimpinan

JAKARTA  – Golkar harus segera melakukan pergantian kepemimpinan. Hal tersebut dibutuhkan untuk memulihkan kembali citra, dukungan dan kepercayaan masyarakat.

Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia menyebutkan, pergantian pimpinan di saat persoalan hukum mendera  ketua umum hukumnya wajib untuk dilakukan. “Saya kira tidak ada alasan lain lagi, wajib hukumnyanya, Golkar segera melakukan pergantian kepemimpinan, mencari ketua umum yang baru,” ujarnya, Senin (20/11/2017).

Pergantian secara cepat disebutnya, dibutuhkan agar cukup waktu untuk memulai konsolidasi guna menghadapi pilkada serentak 2018 serta pemilu legislative dan pilpres 2019. Dari perhitungan yang dilakukan, waktu ideal untuk menggelar munaslub maksimal satu bulan kedepan.

Untuk memulai proses pemulihan Doli menyebut, proses pergantian pimpinan harus menerminkan adanya perubahan. Mulai dari penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua umum hingga proses pemilihan ketua umum baru. “Ketua umum definitif di Munaslub, haruslah figur yang kontras sama sekali dengan performa kepemimpinan SN saat ini. Jangan yang jadi Plt adalah orang yang juga dikenal oleh publik dekat dengan SN atau yang ikut bahkan terdepan melindunginya selama ini,” tandasnya.

Doli menyebut, proses pergantian pimpinan tidak akan mampu menolong kebutuhan pemulihan ketika orang yang terpilih memimpin nantinya masih dikenal dekat dengan pimpinan saat ini. Citra permisif dan lekat dengan isu korupsi masih akan tetap ada  ketika tidak ada nuansa perubahan dalam proses pemilihan pimpinan baru.

Mengenai tindakan KPK terhadap Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Doli memilih memberikan apresiasi atas langkah taktis, cepat, dan tegas oleh lembaga anti rasuah tersebut. Menurutnya itu adalah bagian dari upaya penuntasan kasus megaskandal korupsi e-KTP. Penahanan yang dilakukan terhadap Setya Novanto, menjadi dasar kuat untuk melakukan pergantian kepemimpinan di Partai Golkar.