Masyarakat Sipil Anti Korupsi Yogyakarta Tolak Hak Angket DPR

Selain itu dikatakan pengaturan tentang hak angket menegaskan bahwa obyek yang diselidiki dengan hak angket harus hal penting; strategis; dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara Hak Angket DPR pada KPK dinilai tidak memenuhi ketiga unsur tersebut.

“Jika dilihat dari latar belakang pembentukan hak angket, DPR lah yang justru meminta KPK melanggar hukum dengan meminta KPK untuk membuka alat bukti yang sedang diproses di luar persidangan. Oleh karena itu, hak angket tersebut telah memenuhi cacat materil objek hak angket,” katanya.

Dikatakan Reza Hak Angket DPR terhadap KPK juga syarat dengan konflik kepentingan. Pasalnya sejumlah nama petinggi partai pengusung hak angket merupakan anggota DPR yang disebut dalam dakwaan menerima aliran dana e-KTP. Peran partai pendukung pemerintah dikatakan juga begitu dominan dalam usulan hak angket KPK.

“Kita menuntut tersangka kasus korupsi e-KTP yakni Setya Novanto harus ditahan karena berpotensi untuk menghilangkan atau merusak alat bukti. Kita juga meminta Polri segera mengungkap penyiraman air keras kepada Penyidik kasus e-KTP, Novel Baswedan,” pungkasnya.