Tingkatkan Indeks Pembangunan, Pemprov Luncurkan e-Government Papua

RABU, 8 MARET 2017

JAYAPURA — Guna menurunkan angka kemiskinan, peningkatan status kesehatan ibu dan anak, kualitas pendidikan dan bidang lainnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) meluncurkan sistem e-Government Papua dengan target dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Penandatangan berita acara peluncuran E-Goverment dihadapan KPK RI dan Kemendagri serta Bappenas

Peluncuran ini dihadiri langsung penggagas sistem transparansi pelayanan publik dari Provinsi Jawa Barat, juga hadir Wakil Ketua KPK RI, Basaria Pandjaitan; Plt Irjen Kemendagri, Sri Wahyuningsih juga dari Bappenas serta 28 Bupati dan satu Walikota se-Papua untuk menyaksikan langsung program tersebut.

“Penerapan sistem elektronik ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah daerah,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, Rabu (8/3/2017).

Selain itu, dikatakan Lukas Enembe, sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam proses tata pemerintahan. Sehingga, program-program pemerintah daerah di Papua dapat lebih tepat sasaran.

“Juga memberikan manfaatkan secara optimal kepada masyarakat di Tanah Papua,” tutur mantan Bupati Puncak Jaya itu.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis (8-9/3/2017) ini juga akan diisi dengan forum pembangunan Papua, tata pemerintahan yang baik, juga dibutuhkan program dan inovasi pembangunan yang tepat.

Dari pihak mitra pembangunan, dukungan terhadap prioritas pembangunan Papua telah dilakukan sejak beberapa dekade belakangan ini melalui program-program kerjasama di daerah. Dan sejak 10 tahun terakhir, diperkirakan ada lebih dari 30 program dukungan mitra pembangunan yang telah selesai dilaksanakan dan lebih 10 program dukungan yang masih berlangsung di  Papua.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Basaria Pandjaitan berikan apresiasi luar biasa atas launching e-Government dan Forum Pembangunan Papua yang berlangsung di Aula Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura. Lantaran, tahun lalu saat dirinya datang ke Papua, sistem ini masih dalam pembahasan, ternyata tahun ini bisa me-launching aplikasi tersebut.

“Kenapa KPK beri apresiasi dan salut kepada Papua? ternyata Papua ini yang ke-empat. Harapannya tahun 2018 semua provinsi sudah gunakan program ini,” kata Basaria Pandjaitan dalam sambutannya dalam kegiatan launching e-Government dan Forum Pembangunan Papua di Kota Jayapura.

Wakil Ketua KPK RI, Basaria Pandjaitan

Menurutnya, untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih harus ada transparansi pengelolaan. Transparansi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk aplikasi salah satunya adalah e-Government.

“Jadi jangan bicara tata kelola yang baik, kalau tak ada transparansi,” ditegaskan Basaria.

Sekedar diketahui, e-Government yang diluncurkan Pemprov Papua ini terdiri dari e-Perencanaan yang meliputi tiga sistem e-Papua Pu Musrenbang untuk mengintegrasikan perencanaan dari tigkat kabupaten, kota dan provinsi, dimana e-Papua Pu Perencanaan mulai dari jangka menengah serta tahunan. Sementara e-Papua Pu Penganggaran untuk mengintegrasikan penganggaran tahunan.

Ada juga e-Perijinan yang akan gunakan sistem e-Perijinan Papua On-Line yang akan memberikan pelayanan perijinan usaha kepada sektor swasta. Untuk e-Pendapatan akan menggunaka e-SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang akan berikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan.

Jurnalis : Indrayadi T Hatta / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto : Indrayadi T Hatta