Demo Minta Pilkada Ulang ke Bawaslu Papua

SENIN, 13 MARET 2017

JAYAPURA — Ratusan massa mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Papua, Senin (13/03/2017). Kedatangan mereka guna berikan aspirasi terkait indikasi kecurangan di Pilkada Puncak Jaya yang berlangsung 15 Februari 2017 lalu.

Derius Wonda sedang memimpin demo.

“Kami meminta Pemilihan Suara Ulang (PSU) enam distrik di Kabupaten Puncak Jaya. Dan juga enam Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus PSU di ibu kota Mulia,” kata Derius Wonda, selaku koordinator demo.

Kedatangan mereka ini, lanjutnya, tak berpihak pada satu calon, melainkan mengatasnamakan suara rakyat yang ada di Puncak Jaya. Menurut Derius, pihak penyelenggara harus bekerja secara profesional terkait Pilkada Serentak Jilid II ini.

“Kami minta Bawaslu keluarkan rekomendasi PSU kepada kami, kalau tidak kami selama dua bulan jaga pintu Bawaslu Provinsi Papua,” ujarnya.

Di tempat yang sama, salah seorang pendemo saat berorasi mengatakan, ketua sedang berada di luar Kota Jayapura. Sehingga pihaknya meminta massa tak memaksakan diri untuk mengeluarkan rekomendasi PSU.

Ratusan massa saat mendatangi Bawaslu Papua.

“Anggota Panwas dan KPU Kabupaten Puncak Jaya mereka kerja sama dengan ini, kalau mereka tutupi ini di sana, bagaimana masalah di sini (Papua) dan tidak diselesaikan di sini, tapi dibawa ke Jakarta,” kata salah seorang pendemo.

Masih kata Pendemo, pihaknya, datang untuk menyelamatkan suara enam distrik. Yang  melakukan kesalahan Pilkada di Puncak Jaya adalah penyelenggara Panwaslu dan KPU. “Intinya kami menunggu jaminan dari pihak Bawaslu Papua,” ujarnya.

Sementara, Amandus Situmorang, selaku tim asisten Sekretariat Bawaslu, Papua, saat menerima orasi massa mengaku pimpinan dan anggota di Bawaslu Provinsi Papua tengah berada di luar Papua untuk membahas permasalahan yang terjadi terkait Pilkada di Jakarta.

Massa menunggu jawaban dari Bawaslu.

“Pimpinan ada di Jakarta dan sedang membahas salah satu masalah ini, seperti masalah di Puncak Jaya. Jadi tolong dipahami jangan memaksakan sesuatu hal yang bukan prioritas kami,” kata Amandus.

Jurnalis: Indrayadi T Hatta / Editor: Satmoko / Foto: Indrayadi T Hatta

Lihat juga...