Anggaran Kehumasan, Bisa Jadi Sumber Dana Sosialisasi 4 Pilar MPR RI

SENIN, 13 MARET 2017

JAKARTA — Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, menilai sangat tidak relevan jika eksekutif menjadikan anggaran sebagai masalah utama dalam meningkatkan sosialisasi 4 Pilar MPR RI kepada masyarakat. Menurutnya, salah-satu sumber anggaran eksekutif untuk menyosialisasikan 4 Pilar MPR RI setidaknya dapat diambilkan 10 persen dari anggaran kehumasan di setiap instansi.

Tifatul Sembiring saat berbicara dalam Diskusi 4 Pilar MPR RI di Media Center, Gedung Nusantara III

“Saya pernah duduk sebagai menteri, jadi tahu benar akan hal itu. Menurut hitungan saya, jika diambil sepuluh persen dari anggaran yang ada di bagian kehumasan, bisa terkumpul sejumlah dua triliun rupiah,” sebut Tifatul, dalam Diskusi efektifitas sosialisasi 4 Pilar di Media Center DPR-RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Apalagi, menurut Tifatul, bagian humas memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan semacam layanan masyarakat. Dalam konteks sosialisasi 4 Pilar, itu dinamakan sebagai Layanan Masyarakat dalam Informasi Kebangsaan. Dan, keputusan harus segera diambil sebelum terlambat, karena situasi serta kondisi saat ini masyarakat sudah banyak terpecah-belah dan ditengarai akan segera menuju kepada disintegrasi bangsa.

Tifatul menambahkan, jika dikatakan butuh rekonsiliasi nasional, memang benar, tapi rekonsiliasi nasional itu ranah eksekutif, karena komandannya Presiden, bukan ranah legislatif. Daripada pusing mengurusi perbaikan bangsa ke arah berbeda, lebih baik satukan saja visi ini, bahwa sosialisasi 4 Pilar harus dioptimalkan. Anggaran tidak menjadi masalah, karena anggaran itu sebenarnya ada, hanya eksekutif saja yang kurang jeli melihat potensi asal anggaran tersebut.

“Jangan sampai bangsa ini terbelah, komandannya diam saja. Dia seharusnya yang take over masalah ini. Kami hanya membantu, dan sekarang inilah saat krusial, di mana kami menekankan bahwa eksekutif harus segera mengambil langkah penyelamatan terhadap bangsa dari ancaman disintegrasi,” katanya.

Jika hanya mengandalkan legislatif, tidak akan selesai masalahnya. Eksekutif harus ambil bagian di depan dalam menyosialisasikan 4 Pilar yang selama ini, menurut Tifatul, tidak efektif akibat kurang seriusnya eksekutif dalam menyikapi 4 Pilar. Permasalahan selalu dibenturkan dengan anggaran, tapi anggaran yang sudah disiapkan (untuk program lain -red) saja dipotong dengan alasan penghematan.

“Untuk case tertentu mungkin bolehlah dipotong, tapi jika sudah menyangkut masalah disintegrasi bangsa, eksekutif seharusnya lebih peka. Jangan selalu menjadikan anggaran sebagai masalah, karena keadaan sudah genting. Berdayakan anggaran yang ada saja, lalu mari maju bersama-sama dengan legislatif untuk menyosialisasikan 4 Pilar,” tegas Tifatul.

Jurnalis: Miechell Koagouw/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Miechell Koagouw