Terkait Pembangunan Bandara Kulonprogo, Elemen Masyarakat Tolak Kedatangan Jokowi

Mereka menuntut penghentian seluruh tahapan pembangunan, serta menghapus kebijakan bandara tersebut. Mereka menilai adanya bandara tersebut justru akan lebih banyak memberikan dampak negatif dibanding dampak positif bagi masyarakat. 

Salah seorang juru bicara Gestob, Yogi Zul Fadhli, menyebut setidaknya ada sejumlah hal mendasar yang menjadi alasan penolalan tersebut. Pertama proyek bandara yang di klaim untuk kepentingan umum itu justru memiliki resiko tinggi terhadap kepentingan umum. Pasalnya sesuai ketentuan Perpres no 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali kab Kulonprogo ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana. 

“Bandara itu dibangun di kawasan rawan bencana tsunami. Hal itu sudah ditetapkan dalam ketentuan baik Undang-Undang Perpres maupun Perda. BNPB juga telah menetapkan kawasan itu sebagai zona rawan stunami. Sehinhga kami menilai pemerintah seolah menjerumuskan masyarakat dalam bahaya karena Pembangunan bandara in dilakukan tanpa mitigasi serta analisis resiko bencana,” ujar Yogi di LBH Yogyakarta, Kamis (26/01/2017).

Kedua pembangunan bandara tersebut dibangun dengan ijin amdal yang dinilai cacat hukum fatal. Selain karena dianggap tidak memenuhi persyaratan, secara prosedural pemrosesan ijin amdal juga dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tahapan semestinya.”Secara prosedural ijin amdal tidak dilakukan sessuai tahapan semestinya. Mestinya ada perencanaan terlebih dahulu. Kalau amdal tiba-tiba sudah terbit itu berarti ijin amdal cacat hukum akut,” terangnya. 

Selain itu pembangunan Bandara Kulonprogo juga dinilai akan menghilangkan pekerjaan ribuan petani di kawasan tersebut. Gestob mencatat adanya bandara baru di kawasan Temon Kulonprogo akan menghilangkan pekerjaan sebanyak 12.000 petani terong dan gambas, 6000 pekerja semangka dan melon serta 4000 pekerja cabai. Dampak pembangunan bandara juga akan menghilankan sebanyak 90 ton terong dan semangka per tahun, 60 ton gambas per tahun, 180 ton melon dan cabai musnah per tahunnya. 

Keberadaan bandara baru ini juga akan menjadi pemicu tumbuhna tempat bisnis baru baik di Kulonprogo sendiro maupun wilayah lainnya. Dan ini pasti akan memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM, yang menghilangkan hak fundamental warga negaranya seperti medapatkan kehidupan layak, tanah dan penghidupan.  

“Atas dasar itulah kami menolak keras kedatangan Jokowi. Apalagi kedatangannya dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Bandara. Kerena kedatangan Jokowi akan memberikan dampak negatif sangat besar baik penggusuran masal, perusakan lahan, hingga menghilangkan sumber penghidupan petani,” tegasnya.