Peserta Jamkesda Yang Dibiayai APBD Sikka Diharapkan Bisa Meningkat

Demikian disampaikan bupati Sikka Drs.Yoseph Ansar Rera saat penandatanganan perjanjian kerjasama kepesertaan Jamkesda di aual kator bupati Sikka, Jumat (23/12/2016).

Dikatakan Ansar sapannya, penandatanganan ini merupakan salah satu upaya Pemda Sikka untuk meningkatan derajat kesehatan masyarakat di kabupaten Sikka. Yang terpenting masyrakat Sikka bisa mendapatkan kartu BPJS Kesehatan sebanyak mungkin.

“Kita berharap agar jumlah penerima kartu ini terus meningkat dari tahun ke tahun selain dengan mengganti jumlah peserta yang sudah terdaftar,” ujarnya.

Ansar juga berharap agar ke depannya kerjasama ini terus berlanjut dan terus diperbaiki pelayanannya sebab keluhan pelayanan  ini yang selalu disampaikan masyarakat .

Pembenahan lanjutnya, perlu dilakukan Pemda Sikka dari segi pendataan maupun pihak BPJS Kesehatan terkait soal pembayaran klaim dan  kita berharap tahun 2017 hal ini sudah bisa diperbaiki.

“Mudah-mudahan Pemda Sikka memiliki rejeki tahun 2017 atau 2018 sehingga seluruh warga Kabupaten Sikka bisa dibiayai mendapatkan kartu BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Kepala BPJS Kesehatan cabang Maumere Ayatullah F.M Pomalingo mengatakan, Pemda Sikka saat ini tengah mengupayakan seluruh penduduk Kabupaten Sikka yang belum memiliki jaminan kesehatan agar dimasukan kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).

Perhatian pemehntah untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakatnya lanjut Ayatullah,dibuktikan dengan mendaftarkan masyarakatnya melalui Jamkesda  yang diselenggaraan oleh Badan Penyelenggara Jamianan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

“Sebanyak 161.951 Jiwa penduduk miskin dan tidak mampu telah mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat dan telah memegang kartu JKN KIS,’ terangnya.

Melalui APBD tahun 2017 beber Ayatullah, pemerintah daerah Kabupaten Sikka pun telah menganggarkan dana bagi 58.694 jiwa penduduk Kabupaten Sikka yang tersebar di 21 kecamatan guna menjadi peserta BJS Kesehatan selama 12 bulan di tahun 2017.

Penadatangan perjanjian kerjasama antara Pemda Sikka dengan BPJS Kesehatan Cabang Maumere dilakukan sebagai landasan hukum pelaksanaan program JKN KIS untuk penduduk kabupaten Sikka.

“Data penduduk yang masuk ke dalam kuota Jamkesda telah dilakukan validasi data kepesertaan oleh dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka,” tuturnya.

Validasi tersebut kata Ayatullah, dilakukan selain untuk memenuhi kuota yang telah dianggarkan Pemda, juga memastikan bahwa masyarakat yang layak dan berhak mendapatkan jaminan kesehatan adalah masyarakat yang belum merniliki jaminan kesehatan.

“Setiap orang akan mendapatkan kartu JKN KIS sebagai identitas kepesertaan dan digunakan dalam memperoleh pelayanan kesehatan” ungkapnya.

Kartu JKN KIS tegas Ayatullah,tidak dapat dipindah tangankan dan hanya dapat digunakan oleh orang yang namanya tertera pada kartu tersebut. Mengingat kepesertaannya bersifat wajib, kartu JKN KIS yang sudah diterima peserta agar disimpan dengan baik sehingga tidak mengalami kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

JKN KIS tandasnya,adalah tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komperhensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis. JKN KIS diterbitkan oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk Penerima Bantuan luran (PBI).

“Kami ucapkan terima kasih atas kemitraan yang selama ini telah terjalin baik antara BPJS Kesehatan dan Pemda Sikka mulai dari kepesertaan hingga pelayanan kesehatan semuanya berisnergi demi keberlangsungan BPJS Kesehatan,” pungkasnya.