Akademisi : Akuntabilitas Pimpinan Birokrasi Belum Memenuhi Standar

Padahal pimpinan SKPD semestinya memiliki presentasi persoalan dibidangnya masing-masing. Sehingga program yang dijalankan tidak semata-mata hanya menghambur-hamburkan anggaran. Tetapi dapat memberikan kontribusi yang menjadi solusi bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonominya.

“Dari pengamatan kami kondisi birokrasi di daerah ini berjalan biasa saja, tidak ada yang menonjol. Makanya yang mau jadi kepala dinas harus di presentasi dengan persoalan yang dihadapi di bidangnya, kemudian bagaimana cara menyelesaikan dalam tiga tahun ke depan,” kata Moh. Hidayaturrahman, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Wiraraja, Kabupaten Sumenep, Jumat (1/4/2016).

Disebutkan, bahwa setelah menyelesaikan persoalan yang dipresentasikan, kemudian orang calon kepala dinas itu diuji dengan tim ahli dibidang tersebut, sehingga kemampuan yang dimilikinya tidak diragukan. Ketika sudah menjadi pimpinan SKPD bisa memiliki tanggungjawab penuh dalam menjalankan program yang benar-benar menjadi penunjang terhadap kesejahteraan rakyat.

“Jadi kalau untuk menciptakan birokrasi berkinerja baik, maka harus mengutamakan apresiasi dan reward bagi yang berprestasi, kemudian mereka diberi tugas ke pulau untuk berkarya selama setahun. Jika sudah sukses berkarya dan berprestasi di wilayah kepulauan, dinaikkan jabatan, tunjangannya atau disekolahkan,” jelasnya.

Menurut dia mengatakan, dengan banyaknya kepulauan di daerah ini jangan hanya jadikan tempat pembuangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah saja, tetapi harus dijadikan tempat orang yang ingin menjadi kepala dinas untuk berkarya. Sebab jika mereka berhasil bekerja dengan baik, kemungkinan besar mereka akan semakin baik ketika sudah bekerja di wilayah daratan.

“Kalau di daratan saja mereka bermasalah, lalu di pulau pasti lebih bermasalah, karena di pulau minim pengawasan,” terangnya.