Laut Menjadi Begitu Seksi di Tangan Jokowi

Pilar kedua, yaitu Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan. Visi ini diwujudkan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

Cara ketiga adalah memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun jalan tol laut, pelabuhan laut dalam (deep seaport), logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Pilar keempat yang tak kalah penting, tutur Jokowi, yakni dengan melaksanakan diplomasi maritim. Untuk itu, Jokowi mengajak semua negara untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. “Laut harus menyatukan, bukan memisahkan kita semua,” kata Jokowi.

Pilar kelima, ujar Jokowi, adalah membangun kekuatan pertahanan maritim. Menurut Jokowi, hal ini diperlukan sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim. “Serta menjadi bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim,” katanya.

Sebaliknya mengutip laporan Antara, mantan menteri luar negeri Hassan Wirajuda menilai kebijakan Poros Maritim Jokowi kurang memiliki roh Wawasan Nusantara seperti dikonsepsikan Mochtar Kusuma-atmadja. “Kebijakan maritim masih banyak menekankan pada sisi teknis dan fungsional seperti terefleksikan dalam UU kelautan,” katanya dalam peluncuran buku biografi Mochtar Kusuma-atmadja “Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja” di Jakarta, Sabtu 28 Februari 2015.

Hassan berpendapat, Poros Maritim harus secara cerdas dihubungkan dengan konsep lain yang berkembang di luar, seperti dilakukan Tiongkok. “Di Tiongkok terdapat dua konsep, yaitu jalur sutra maritim dan konsep pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Tiongkok, ASEAN sampai ke India,” katanya. “Dimensi infrastruktur maritim tidak lalu nampak di sana, kita bisa menghubungkannya dengan rancangan infrastruktur poros maritim kita melalui kerjasama,” sambung Hassan.