Uji Materil

Kehadiran UU BPK dan UU Pengelolaan Keuangan Negara yang menyertakan wewenang PDTT adalah konstitusional.

Negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyatnya dari berbagai risiko seperti sakit, cacat, tua, dan meninggal dunia agar tidak jatuh dalam jurang kemiskinan.

Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan ini, berpotensi membuat seseorang otoriter, penyalahgunaan kekuasaan, tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi, dan timbulnya kultus individu.

Pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara intensif, profesional dan berkesinambungan karena merugikan keuangan negara.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah menyatakan benar Mahkamah sebagai penafsir konstitusi.

Pemilihan seseorang menjadi pengelola lembaga perguruan tinggi sejatinya diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi.

Sidik menilai, perubahan muatan dalam Pasal 15 UU MD3 tidak didorong oleh kebutuhan mengisi kekosongan hukum atau keadaan genting.