Hotspot Perang dan Antisipasi Indonesia
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 30/07/2026
Perang mungkin tidak akan datang ke Indonesia. Namun, jika Selat Hormuz atau Laut Cina Selatan terganggu, dampaknya akan segera terasa di SPBU, pasar tradisional, pelabuhan, hingga nilai tukar rupiah.
Inilah wajah perang modern. Tidak selalu menghadirkan ledakan bom, tetapi hampir selalu memicu guncangan ekonomi.
Dalam perspektif National Resilience Theory, kekuatan sebuah negara tidak lagi hanya diukur dari kemampuan militernya. Melainkan dari kemampuannya menjaga energi, pangan, keuangan, dan logistik tetap berfungsi ketika dunia dilanda krisis.
Dengan kata lain, pertahanan nasional abad ke-21 dimulai dari ketahanan ekonomi.
Konflik di Timur Tengah, perang Rusia–Ukraina, ketegangan di Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, hingga Semenanjung Korea membentuk mata rantai risiko yang saling terhubung. Sekitar 30% perdagangan maritim dunia melintasi Laut Cina Selatan. Sedangkan sekitar 20% perdagangan minyak global melewati Selat Hormuz.
Gangguan pada dua jalur strategis tersebut akan mengerek harga energi, meningkatkan biaya logistik, mengganggu rantai pasok, dan memicu inflasi. Bagi Indonesia, ancaman terbesar bukanlah invasi militer. Melainkan pelemahan rupiah, membengkaknya subsidi energi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Kerentanan ini masih tinggi karena Indonesia tetap menjadi net importir minyak. Setiap lonjakan harga minyak dunia segera menekan perekonomian nasional.
Simulasi sederhana menunjukkan bahwa apabila konflik regional berlangsung selama 3–6 bulan dengan harga minyak bertahan di atas USD100 per barel, tekanan terhadap APBN, subsidi energi, inflasi, dan biaya logistik akan meningkat secara nyata. Meskipun penerimaan ekspor komoditas ikut naik.
Apabila eskalasi berlanjut lebih dari satu tahun disertai gangguan jalur pelayaran internasional, keuntungan dari ekspor batu bara, LNG, CPO, nikel, dan mineral strategis berpotensi tidak lagi mampu mengimbangi kenaikan biaya impor energi, pelemahan daya beli masyarakat, serta perlambatan investasi. Semakin lama perang berlangsung, semakin besar pula penggerusan kapasitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Indonesia sesungguhnya memiliki modal cukup kuat. Penguatan produksi pangan menuju swasembada mengurangi kerentanan terhadap gejolak pangan global. Hilirisasi mineral meningkatkan nilai tambah ekspor, sementara Indonesia merupakan produsen utama batu bara, CPO, nikel, dan LNG yang berpotensi meningkatkan devisa ketika harga komoditas naik.
Dalam perspektif economic security, ketahanan energi, pangan, devisa, dan rantai pasok merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan nasional.
Pemerintahan Presiden Prabowo telah memulai sejumlah langkah antisipatif strategis. Program biodiesel diperluas menuju B50 untuk menekan ketergantungan pada solar impor. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) diperkuat agar devisa sumber daya alam tetap berada dalam sistem keuangan nasional sehingga menopang stabilitas rupiah.
Hilirisasi industri terus dilanjutkan, produksi minyak dan gas didorong melalui optimalisasi lapangan eksisting. Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional diperluas.
Arah kebijakan ini menunjukkan perubahan penting. Bahwa ketahanan ekonomi mulai diposisikan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional.
Namun, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kecepatan implementasi. Dalam krisis geopolitik, waktu sering kali lebih menentukan daripada besarnya sumber daya.
Karena itu, lima tahun ke depan harus menjadi periode percepatan peningkatan produksi migas, pembangunan dan modernisasi kilang, pembentukan cadangan strategis minyak, optimalisasi tata kelola ekspor dan DHE, serta percepatan pemanfaatan biodiesel, gas, dan elektrifikasi transportasi.
Sejarah menunjukkan bahwa negara yang bertahan bukan selalu yang memiliki persenjataan paling modern. Melainkan negara yang mampu menjaga energi tetap mengalir, pangan tetap tersedia, industri tetap berproduksi, dan mata uang tetap dipercaya.
Di era geopolitik baru, itulah makna sesungguhnya dari pertahanan nasional Indonesia. Desingan peluru, ledakan bom, dan peluru kendali mungkin tidak pernah mencapai Indonesia. Namun, perang ekonomi mampu menggerus devisa, melemahkan rupiah, dan mengurangi kesejahteraan rakyat.
Di era geopolitik baru, ketahanan ekonomi adalah pertahanan nasional.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Independen, esais, aktivis reformasi 1998. Menulis tema/isu Sosial, Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.