Reklamasi

Ia juga menyampaikan, Pemprov DKI saat ini sedang menunggu petikan resmi putusan dari PTUN Jakarta. Putusan dikeluarkan 9 Juli 2019. Menurut Anies, langkah banding tersebut akan dilakukan setelah pihaknya menerima petikannya lengkap dari…

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah, dan mencabut Surat Keputusan pembatalan izin reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta.

"Loh konsep dari mana itu? Di mana bagian pulaunya yang nyambung dengan daratan?" kata Pandapotan, di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).

Pihaknya belum mengajukan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke DPRD. Aturan tersebut diajukan sebagai dasar hukum pemanfaatan perairan yang selama ini belum memiliki payung hukum yang kuat.

Menurutnya, bila raperda era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diterbitkan kembali, maka akan membuat 13 pulau yang sudah dihentikan bakal terbuka kembali untuk pengembang.

Dia menyarankan, agar terlebih dahulu DPRD DKI Jakarta menanyakan ke kepala dinas terkait. Usulan hak interpelasi dinilai terlalu jauh.

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi menuai pro kontra di kalangan DPRD DKI Jakarta.