Andaikan Presiden Prabowo Ajak Rakyat Perkuat Rupiah dengan Boikot Makanan Impor Berbasis Dolar, Membuat Gerakan Makan Hasil Bumi Indonesia

OPINI

OLEH THOWAF ZUHARON

Barangkali tidak banyak orang membayangkan bahwa salah satu medan pertarungan nilai rupiah sesungguhnya bukan berada di lantai bursa, ruang rapat bank sentral, atau layar perdagangan valuta asing. Pertarungan itu justru berlangsung setiap pagi di meja makan jutaan keluarga Indonesia.

Di atas meja itulah keputusan-keputusan kecil dibuat. Seseorang memilih roti daripada ubi. Seseorang membeli mi berbahan gandum impor daripada jagung lokal. Seseorang mengonsumsi pangan yang bahan bakunya datang dari ribuan kilometer jauhnya, dibayar dengan dolar Amerika Serikat yang semakin mahal dari hari ke hari.

Karena itu menarik membayangkan sebuah pidato yang mungkin tidak pernah terjadi, tetapi layak dijadikan eksperimen pikiran ekonomi nasional. Bayangkan Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan rakyat dan berkata: selama enam bulan ke depan, mari kita kurangi secara besar-besaran konsumsi pangan yang bergantung pada impor berbasis dolar. Mari kita makan lebih banyak ikan laut, singkong, ubi, talas, jagung, sagu, dan beras yang tumbuh dari tanah serta perairan kita sendiri. Mari kita jadikan meja makan sebagai bagian dari perjuangan memperkuat rupiah.

Kalimat itu terdengar sederhana. Bahkan mungkin terdengar seperti ajakan nostalgia kepada masa ketika pangan Nusantara belum sepenuhnya tunduk pada arus perdagangan global. Namun di balik kesederhanaannya tersembunyi sebuah kalkulasi ekonomi yang menarik.

Saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 2,68 juta ton kedelai setiap tahun. Hampir seluruh kebutuhan tahu dan tempe nasional bergantung pada kedelai yang dibeli menggunakan dolar. Pada saat yang sama, Indonesia juga mengimpor sekitar 12,15 juta ton gandum per tahun untuk memenuhi kebutuhan tepung yang kemudian menjelma menjadi mi instan, roti, biskuit, gorengan, dan berbagai makanan olahan yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Jika dihitung menggunakan harga rata-rata perdagangan internasional, impor gandum tersebut bernilai sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Adapun impor kedelai bernilai sekitar 1,4 miliar dolar. Dengan kata lain, Indonesia mengeluarkan sekitar lima miliar dolar setiap tahun hanya untuk dua komoditas pangan tersebut.

Lima miliar dolar bukan angka kecil. Dengan kurs sekitar Rp18.000 per dolar, nilainya setara sekitar Rp90 triliun setiap tahun. Dalam satu bulan, kebutuhan devisa untuk dua komoditas itu mencapai sekitar 416 juta dolar atau lebih dari Rp7,5 triliun.

Angka tersebut memang tidak akan langsung hilang hanya karena rakyat mengubah pola makan selama beberapa minggu. Kontrak impor sudah berjalan, stok sudah berada di gudang, dan industri pangan tidak mungkin berubah dalam semalam. Namun sebagai simulasi, angka itu memberi gambaran mengenai besarnya aliran devisa yang setiap tahun meninggalkan perekonomian nasional hanya untuk memenuhi kebutuhan gandum dan kedelai.

Andaikan gerakan nasional itu berlangsung selama enam bulan dan berhasil menekan konsumsi pangan impor berbasis gandum dan kedelai hingga setengahnya saja, Indonesia berpotensi mengurangi kebutuhan devisa sekitar 1,25 miliar dolar dalam enam bulan. Bila pengurangan konsumsi mencapai 70 persen, penghematan devisanya mendekati 1,75 miliar dolar. Dalam skenario yang sangat ekstrem—hampir mustahil tetapi menarik sebagai simulasi akademik—penghentian total selama enam bulan dapat mengurangi kebutuhan devisa hingga sekitar 2,5 miliar dolar.

Angka itu belum cukup besar untuk mengubah arah pasar valuta asing dunia. Namun angka tersebut cukup berarti untuk memperbaiki neraca perdagangan pangan dan mengurangi tekanan permintaan dolar dari sektor konsumsi rumah tangga.

Lebih menarik lagi adalah melihat dampaknya terhadap ekonomi domestik. Selama ini setiap warga Indonesia secara tidak sadar mengonsumsi “beban impor” sekitar 43 kilogram gandum dan 9 hingga 10 kilogram kedelai setiap tahun. Bila sebagian konsumsi itu dialihkan kepada beras, jagung, singkong, ubi, sagu, dan ikan laut, maka yang terjadi bukan sekadar perpindahan menu makan. Yang berubah adalah arah perputaran uang nasional.

Uang yang sebelumnya mengalir keluar negeri akan mulai bergerak menuju sentra-sentra produksi pangan domestik. Ia akan tiba di tangan nelayan Natuna, petani jagung di Nusa Tenggara, petani singkong di Gunungkidul, petani sagu di Papua, petani ubi di Sumatera, dan ribuan pelaku usaha kecil yang selama ini berada di pinggiran rantai pasok nasional.

Di sinilah letak kekuatan sebenarnya dari gagasan tersebut. Nilai tambah tidak lagi hanya dinikmati eksportir gandum atau kedelai dari negara lain, melainkan mulai tersebar di dalam negeri.

Namun ekonomi tidak pernah sesederhana slogan. Jika seluruh rakyat Indonesia tiba-tiba mengganti protein kedelai dengan ikan, kebutuhan ikan nasional akan melonjak tajam. Konsumsi ikan Indonesia saat ini sudah mendekati 59 kilogram per kapita per tahun. Kenaikan permintaan yang besar tanpa persiapan produksi berpotensi menaikkan harga ikan dan justru membebani masyarakat.

Karena itu gerakan makan hasil bumi Indonesia tidak bisa berhenti pada perubahan konsumsi. Ia harus diiringi revolusi produksi dan distribusi. Nelayan membutuhkan pelabuhan yang efisien. Mereka membutuhkan kapal yang memadai, gudang pendingin, industri pembekuan ikan, pusat pengolahan hasil laut, dan rantai logistik yang mampu membawa ikan dari Maluku atau Natuna ke kota-kota besar tanpa kehilangan mutu. Tanpa itu, nasionalisme pangan hanya akan menjadi slogan yang indah tetapi mahal.

Pada titik inilah gagasan hilirisasi memperoleh maknanya yang paling konkret. Ikan yang dijual mentah menghasilkan nilai tambah yang terbatas. Namun ikan yang diolah menjadi makanan siap saji, tepung protein, kolagen, minyak ikan, bahan farmasi, hingga produk ekspor bernilai tinggi akan menciptakan lapangan kerja dan devisa yang jauh lebih besar.

Begitu pula dengan singkong. Selama ini singkong sering dipandang sebagai makanan kelas dua. Padahal dari umbi sederhana itu dapat lahir tepung mocaf, bioetanol, pati industri, hingga berbagai produk pangan modern yang memiliki pasar internasional. Jagung, sagu, talas, dan berbagai komoditas lokal lainnya menyimpan potensi serupa.

Karena itu, jika Presiden Prabowo suatu hari benar-benar mengajak rakyat untuk memperkuat rupiah melalui konsumsi pangan lokal, maka pidato tersebut tidak boleh berhenti pada ajakan mengurangi impor. Ajakan itu harus dilanjutkan dengan pembangunan industri pengolahan, investasi teknologi pangan, modernisasi perikanan, dan perluasan pasar ekspor produk hilir Indonesia.

Sebab rupiah pada akhirnya tidak menjadi kuat hanya karena rakyat berhenti membeli sesuatu dari luar negeri. Rupiah menjadi kuat ketika Indonesia mampu menghasilkan lebih banyak barang yang dibutuhkan rakyatnya sendiri dan pada saat yang sama menjual lebih banyak produk bernilai tambah kepada dunia.

Karena itulah simulasi enam bulan ini sesungguhnya bukan terutama tentang kedelai atau gandum. Ia adalah percobaan untuk membayangkan kembali hubungan antara meja makan dan kedaulatan ekonomi.

Memang benar, penghematan devisa sekitar 416 juta dolar per bulan masih relatif kecil dibanding gejolak pasar keuangan global yang dapat menggerakkan miliaran dolar hanya dalam hitungan hari. Memang benar pula bahwa pelemahan rupiah hari ini tidak semata-mata disebabkan oleh impor pangan, melainkan juga oleh arus modal internasional, ketegangan geopolitik, harga energi, kebijakan suku bunga Amerika Serikat, serta tingkat kepercayaan investor terhadap ekonomi nasional.

Namun sejarah ekonomi menunjukkan bahwa bangsa-bangsa besar tidak dibangun oleh satu kebijakan spektakuler. Mereka dibangun oleh jutaan keputusan kecil yang bergerak ke arah yang sama selama bertahun-tahun.

Maka mungkin pertanyaan yang layak diajukan bukanlah apakah gerakan makan hasil bumi Indonesia dapat menguatkan rupiah dalam satu bulan. Jawaban ekonominya barangkali: tidak terlalu.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang terjadi bila selama lima tahun, sepuluh tahun, bahkan satu generasi penuh, bangsa ini sungguh-sungguh memutuskan untuk memberi nilai yang lebih besar kepada hasil tanah dan lautnya sendiri?

Di negeri yang memiliki garis pantai lebih panjang daripada keliling bumi dan tanah tropis yang mampu menumbuhkan hampir segala jenis pangan, mungkin kekuatan rupiah pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di pasar valuta asing New York atau London.

Apalagi Presiden Prabowo telah membentuk Badan BUMN khusus ekspor yang dibentuk di bawah naungan Danantara bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Badan ini bertindak sebagai perantara tunggal untuk mengatur ekspor sumber daya alam dengan tujuan membuat transaksi lebih transparan dan mencegah praktik kecurangan ekspor yang telah mengisyaratkan kebocoran under invoicing hingga belasan ribu bahkan puluhan ribu triliun selama beberapa dekade terakhir.

Niscaya, Rupiah akan menguat jika seluruh rakyat Indonesia melakukan gerakan tersebut. Bisa jadi, menguatnya ekonomi dan rupiah kita justru ditentukan oleh apa yang terhidang di meja makan rakyat Indonesia. Hidangan hasil bumi dan laut kita sendiri!