Satu Tahun Prabowo: Progresivitas Program dan Komplikasi Politik

Perlu peningatan Transparansi dan akuntabilitas. Program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan agenda swasembada pangan harus dijalankan dengan sistem pengawasan terbuka, berbasis data, dan mudah diakses publik. Tanpa transparansi dan laporan kinerja yang jelas, program berisiko kehilangan legitimasi sosial dan hanya menjadi proyek administratif.

Perlu peningkatan koordinasi kabinet dan pembagian tugas. Untuk mencegah kembali terjadinya “anggota kabinet berguguran” akibat gesekan politik atau kinerja yang lemah. Diperlukan peta kerja lintas kementerian yang lebih sistematis, target yang terukur, dan mekanisme evaluasi yang objektif.’

Komunikasi publik. Pemerintah perlu membangun komunikasi yang partisipatif, bukan sekadar top-down. Publik harus merasa dilibatkan dalam proses kebijakan agar tidak muncul kesan bahwa program hanyalah ritual administratif atau sekadar angka statistik.

Menangani hambatan eksternal. Pemerintah harus tetap waspada terhadap tekanan global: inflasi internasional (3,8% rata-rata 2025), potensi krisis pangan akibat El Niño, fluktuasi harga energi, dan ketegangan geopolitik embang Indo-Pasifik. Semua faktor ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan pencapaian target embangunan nasional.

Respons yang adaptif, berbasis data, dan sensitif terhadap realitas sosial menjadi keharusan. Agar kebijakan nasional tetap tangguh dan relevan menghadapi perubahan global yang cepat.

• ARS – Jakarta (rohmanfth@gmail.com)