Selain kasus-kasus di atas, juga diungkap kasus-kasus besar lainnya. Februari 2025 Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP ditangkap KPK. Desember 2024 OJK digeledah KPK atas dugaan penyalahgunaan dana CSR. Mencuat pula kasus korupsi Dana Iklan Bank BJB (Maret 2025). Pada bulan yang sama, kasus kredit fiktif bank Jatim juga terungkap. Termasuk kasus korusi pengelolaan sampah di Tangerang Selatan. Terungkap bulan Maret 2025.
Korupsi dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) di Situbondo, pembangunan fly over di Riau, Korupsi Taspen fiktif. Kasus Taspen nilainya mencapai 1 T.
Kasus korupsi jalur KA Besitang-Langsa, penjualan emas dan logam mulia yang melibatkan Antam, Pencucian uang di PT Duta Palma, kasus pengelolaan komoditas emas senilai Rp. 3,3 T. Korupsi pada proyek Bendungan Marga Tiga di Lampung juga diungkap. Tidak mustahil banyak data lain belum terungkap dalam pemberantasan korupsi. Terakhir kita disajikan data, Kejaksaan dijaga aparat TNI.
Data-data itu menyingkirkan kesangsian terhadap keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Deretan pengungkapan kasus itu sulit membantah bahwa pemerintah telah bekerja dengan serius dalam pemberantasan korupsi. Setidaknya ada tiga kasus besar terungkap dalam setiap bulannya.
Jika kita cermati, epicentrum pemberantasannya terletak pada tiga cluster. Pertama, cluster mafia hukum. Pemberantasan korupsi yang melibatkan aparat hukum atau policy maker /aparat pemerintah. Kedua, cluster pengelola aset strategis. Seperti BUMN dan pengedali pengelolaan aset-aset strategis lainnya seperti asuransi. Ketiga, cluster pengelolaan proyek pemerintah. Seperti korupsi pada pembangunan infrastruktur.