Anis, PKB dan Balas Jasa Politik?

Oleh: Abdul Rohman Sukardi

 

DPW PKB DKI Jakarta mendeklarasikan Anis Baswedan sebagai calon gubernur. Beriringan menyeruaknya opini PDIP hendak mencalonkaan figur yang sama. Pada pilgub 2024.

 

Anis merupakan incumbent Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Alumni kontestan pilpres 2024. Memperoleh suara dukungan terbanyak kedua setelah Prabowo-Gibran. Tanda memiliki basis massa kuat di Jakarta.

 

DKJ merupakan kandang PKS. Memiliki infrastruktur kepartaian hingga RT/RW. Mesin politiknya berjalan efektif hingga level paling bawah.

 

Apakah elektabilitas Anis Baswedan di Jakarta ini murni faktor figur dirinya. Atau hasil kerja mesin kepartaian, PKS?. Atau gabungan keduanya?. Masih memerlukan telaah lanjutan. PKS merupakan mesin pemenangan Anis Baswedan pada pilpres 2024.

 

Ketika PDIP mendahului PKS menjadikan Anis Baswedan sebagai petugas partainya (jika benar kelak seperti itu), akan memunculkan dua konsekuensi. Pertama, akan memicu benturan psiko-politis antara PKS dan PDIP.

 

Sebagai pengusung pertama kali, PDIP akan menjadi “pemilik” eksistensi politik Anis Baswedan. Jika PKS masuk koalisi, maka harus rela memiliki peran secondary. Di bawah bayang-bayang PDIP. Bukan pemegang remot utama kepemimpinan Anis Baswedan.

 

Kedua, Anis Baswedan akan menjadi pantulan visi idiologi politik PDIP. Termasuk sebagai ujung tombak oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Pada banyak kesempatan, PDIP menunjukkan sikap pertengkaran dengan keluarga Jokowi. Gibran, merupakan elemen tak terpisahkan dari kabinet Prabowo.

 

PKS akan menjadi bagian perlawanan terhadap rezim Prabowo-Gibran. Pada saat ia memerlukan reposisi pasca kekalahannya di pilpres. Setidaknya tidak dimusuhi rezim berkuasa. PKS akan ikut arus permainan politik PDIP. Tidak bisa independen. Khususnya di DKJ.

 

Bagaimana dengan PKB?.

 

Pilihannya terhadap Anis Baswedan (jika kelak terjadi begitu), bisa dibaca sebagai langkah taktis belaka. Sekaligus momen tagih janji atau balas jasa politik atas kolaborasi Anis-PKB pada pilpres yang baru lalu.

 

PKB telah menghamparkan karpet merah untuk Anis Baswedan memasuki kandang PKB. Juga kyai-kyai NU sebagai simpul-simpul massa. Kini giliran Anis Baswedan menghamparkan karpet merah untuk PKB di Jakarta.

 

PKB memang diuntungkan pada pada pileg 2024 yang lalu. Perolehan suara PKB mengalami kenaikan di Jawa Barat dan DKJ. Akan tetapi Anis Baswedan belum melaksanakan bagiannya. Menggelar karpet untuk PKB. Kinilah saatnya bagian itu diperankan.

 

Muslim Jakarta dikenal religius. Tradisi fiqh dan tasauf-nya mirip NU. Akan tetapi secara politik tidak banyak berafiliasi ke NU ataupun PKB.

 

Pada era orba, PPP menang di Jakarta. Religiusitas masyarakatnya memantul ke dalam politik. Militansi politik ke-islamannya sangat tinggi.

 

Pada era reformasi, ceruk-ceruk massa PPP Jakarta “diserobot” PKS. Manajemen politik PPP kalah modern dari PKS. Maka elektoral basis massa muslim Jakarta berteduh di PKS. Walau secara kultural keagamaan, terdapat perbedaan dengan PKS.

 

Tradisi mayoritas muslim Jakarta mirip warga NU. Beda dengan PKS yang tradisi keagamaan maupun idiologi politiknya bercirak Ikhwanul Muslimin Mesir.

 

Pilgub 2024 inilah saatnya Anis Baswedan menggelar karpet merah untuk PKB. Agar PKB bisa menyatu dan diterima oleh simpul-simpul ummat Islam Jakarta.

 

Bagi PKB, saatnya menjemput “saudara-saudara”-nya yang dahulu dirawat PPP akan tetapi kini terpaksa berteduh di PKS. Ketika PPP mengalami masa surut.

 

Koalisi dengan PDIP dan PKB sama-sama tidak menguntungkan bagi PKS. Ia akan di(ter)erosi pengaruhnya oleh dua partai itu.

 

Mampukah Anis Baswedan mempertahanan elektoralnya ketika ditinggalkan PKS di Jakarta?. Sementara ketika koalisi dengan PDIP dan PKB, PKS harus puas dengan peran secondary. Di kandangnya sendiri.

Waktu akan menjawabnya. Kita akan menyaksikan manuver para kontestan pilgub DKJ. Mungkin lebih seru dibanding pilpres 2024.

ARS (rohmanfth@gmail.com), Jaksel, 20-06-2024