Indonesia negara berpenduduk muslim terbesar. Orientasi politiknya tentu saja dicoraki spirit ajaran Islam.
Bobotnya saja yang membedakan kadar spirit itu. Antara elemen umat yang satu dan elemen ummat yang lain.
Menarik untuk diajukan pertanyaan. Siapa dari kandidat capres-cawapres yang ada, merupakan pemimpin paling ideal dari perspektif perjuangan keummatan. Bagi umat Islam Indonesia?
Pertanyaan itu harus dijawab melalui analisis komprehensif. Terkait kebutuhan fundamental penyangga keberlangsungan dan tegak eksisnya peradaban Indonesia.
Keberlangsungan peradaban dalam lingkungan strategis global yang terus berubah.
Bagi ummat Islam, Indonesia adalah replikasi peradaban Madinah. Sebagaimana konsep berbangsa dan bernegara yang dicontohkan Rasululloh Muhammad Saw di Madinah.
Filosopis grondslag pun oleh perumus konstitusi dari wakil kaum Muslimin dielaborasi secara substantif dari piagam Madinah. Para perumus konstitusi generasi awal, menamakan filosofis grondslag itu dengan Pancasila.
Konsepsi peradaban itu ialah peradaban bangsa ber Tuhan. Peradaban bangsa ber-tauhid. Berketuhanan yang Maha Esa (sila pertama Pancasila).
Kehidupan berketuhanan bukan saja dilindungi. Akan tetapi didorong untuk tumbuh berkembang. Sebagai nafas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Konsekuensi ber-Tuhan, ber-tauhid, adalah tidak ada penundukan manusia terhadap manusia lain. Ketertundukan hanya kepada Tuhan, hukum Tuhan dan perjanjian kontraktual antar sesama manusia yang tidak melanggar jiwa hukum Tuhan.
Oleh karena itu peradaban Indonesia melindungi harkat dan martabat kemanusiaan serta tegaknya keadilan dalam keadaban (sila kedua Pancasila). Secara internal.
Sedangkan secara eksternal, Indonesia ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang adil.
Peradaban itu memerlukan kedaulatan wilayah tempat tumbuh dan disemaikan. Oleh karena itu perlu kebulatan tekat untuk menjaga kedaulatan NKRI sebagai wilayah pembangunan peradaban.
Juga kebulatan tekad menjaga visi pembangunan peradaban itu sendiri (Pancasila).
Sila ke-3 Pancasila menekankan persatuan masyarakat Indonesia menjaga kedaulatan wilayah dan idiologi (Pancasila). Tanpa kedaulatan wilayah, pembangunan peradaban tidak bisa dijalankan.
Tanpa kedaulatan idilogi, tidak akan ada pula peradaban yang terbangun. Hanya hamparan tanah dan orang.
Pembangunan peradaban Pancasila di NKRI dilakukan secara demokratis. Dengan bimbingan orang-orang saleh.
Orang dengan kearifan tertinggi. Sebagaimana amanat sila 4 Pancasila. “… Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan…”.
Pembangunan peradaban itu juga harus merata. Bisa dirasakan semua tanpa pandang bulu.
Hadir dan dirasakan segenap masyarakat Indonesia di seluruh wilayah (sila ke-5 Pancasila).
Maka kempemimpinan ideal bagi bangsa Indonesia setidaknya harus memenui kriteria berikut:
Pertama, memiliki reputasi kesetiaan kepada Pancasila sebagai _road map_ pembangunan peradaban. Juga memiliki reputasi kecintaan terhadap tanah air.
Bagaimana hendak mewujudkan peradaban Pancasila di NKRI jika reputasi kesetiaannya diragukan. Atau setidaknya belum teruji.
Kedua, kepemimpinan yang mampu membentengi dari kemungkinan dijadikannya Indonesia sebagai bidak geopolitik. Di tengah eskalasi ketegangan geopolitik global yang semakin akan memuncak.
Secara historis, Indonesia merupakan peradaban independen. Pada era modern, Indonesia merupakan penggerak kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika.
Indonesia tidak boleh jatuh dalam kendali atau perpanjangan kepentingan Uni Eropa, RRC, Rusia, maupun Amerika. Negara-negara itu merupakan kekuatan-kekuatan pengendali geopolitik dunia.
Maka diperlukan pemimpin yang tidak hanya cerdas dalam konsep teoritik. Pemimpin yang hanya memiliki reputasi dalam forum-forum diskusi.
Diperlukan kepemimpinan yang bisa membawa Indonesia adu _sprint_ dari perpacuan geopolitik. Untuk tidak terseret permainan para pelaku gepolitik global.
Ketiga, kepemimpnian yang mampu mengoptimalkan segenap potensi Indonesia untuk keluar sebagai negara maju. Sekaligus mampu memupus segala ancaman-hambatan-tantangan-gangguan terhadap pembangunan peradaban Indonesia untuk maju.
Indonesia memiliki modalitas kekuatan ekonomi terbesar ke 4 dunia pada pertengahan abad 21. Jika seluruh kekuatan bangsa bisa dioptimalkan untuk mewujudkan itu.
Termasuk melawan segala ancaman-tantangan-hambatan dan gangguan yang ada.
Pada masa-masa mendatang, pertarungan dunia akan terfokus pada kompetisi penguasaan pangan. Penguasaan energi dan SDA strategis. Serta penguasaan lingkungan yang sehat.
Indonesia memiliki semua prasyarat untuk maju. Perjuangan Indonesia menjadi negara maju sempat terpenggal pada tahun 1998. Kini saatnya melanjutkan dan mempercepat kemajuan itu.
Keempat, kepemimpinan yang mampu membawa Indonesia sebagai ujung tombak pembangunan peradaban muslim dunia. Memimpin lebih dari seperlima komunitas muslim internasional untuk mencoraki peradaban dunia. Mewujudkan tatanan dunia yang adil, damai dan sejahtera.
Negara-negara muslim Timur Tengah telah terjebak sangat dalam sebagai bidak-bidak permainan geopolitik dunia. Termasuk konflik oleh motif “qobilahisme” akut.
Mengharapkannya sebagai lokomotif kemajuan peradaban Islam, akan sulit menemukan justifikasinya.
Apalagi Indonesia akan tampil sebagai kekuatan ke-4 ekonomi dunia pada pertengahan abad 21. Jika semua potensinya bisa dioptimalkan untuk mengejar kemajuan.
Satu-satunya wakil dari nengara berpenduduk muslim di top 5 kekuatan ekonomi dunia.
Menlu Retno Masudi memperagakan kembali politik bebas aktif melalui diplomasi mendukung Palestina. Menunjukkan peran Indonesia bisa sangat signifikan bagi dunia Islam.
Walau agak terlambat dijalankan kembali pada era Presiden Jokowi. Politik bebas aktif melalui dukungan kepada Palestina menunjukkan kapasitas Indonesia memimpin masyarakat muslim dunia. Sosok pemimpin seperti itulah yang diperlukan Indonesia saat ini.
Siapa dari ketiga figur capres-cawapres yang layak memimpin. Ummat Islam seharus meyakini pilihannya mampu menjalankan 4 hal itu.
Bukan figur yang hanya mampu bernarasi belaka.
– Abdul Rohman Sukardi/ARS (rohmanfth@gmail.com), 03-01-2024.
– Penulis Buku “Wawasan Nusantara dan Peradaban Pancasila”