KENAPA MEMBELA PRESIDEN SOEHARTO?

JAKARTA, Cendana News – Dua puluh empat tahun yang lalu, 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden.

Peristiwa itu dikatalisasi krisis moneter, dan kemudian disusul krisis politik. Dan, seterusnya memicu krisis multidimensi.

Gelombang tuntutan reformasi menggaung. Presiden Soeharto didesak mundur.

Ketika kunjungan kenegaraan ke luar negeri, di dalam negeri banyak kerusuhan dan meninggal sejumlah aktivis mahasiswa tertembus timah panas.

Siapa yang menembak, atas perintah siapa? Dalam jangka panjang masih misteri.

Ada satu pihak menggambarkan, bahwa inilah cerminan otoritarianisme Orde Baru.

Aspirasi ide dilawan dengan peluru. Ada satu pihak juga meyakini itu tentu bukan perintah Presiden Soeharto.

Justru itu merupakan bagian black campaign untuk mempercepat kejatuhan Presiden Soeharto.

Dengan melekatkan citra buruk dan kejam kepada Presiden Soeharto, maka kemarahan rakyat semakin memuncak untuk membenci dan menjatuhkannya.

Peristiwa itu dilakukan dengan membokong Presiden Soeharto (membidik dari belakang) pada saat kunjungan kenegaraan ke luar negeri.

Di dalam negeri tidak berada dalam jangkauan kendali langsung, karena fokus kunjungan kenegaraan itu.

Ketika Presiden Soeharto kembali dari kunjungan, dalam negeri sudah terlanjur membara.

Gelombang tuntutan Presiden Soeharto untuk berhenti dari jabatannya, menggema.

Gerakan mahasiswa menuntut KKN harus diakhiri dalam praktik penyelenggaraan negara.

Penanggalan Dwi Fungsi ABRI dan demokratisasi penyelenggaraan negara juga merupakan salah satu bagian tuntutan gerakan mahasiswa.

Presiden Soeharto tidak perlu waktu lama merespons itu semua. Ia menyataan berhenti dari kursi Presiden, tepat pada 21 Mei 1998.

Tidak cukup sampai di situ.

Pejuang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda yang kemudian memimpin Indonesia lebih dari 30 tahun itu ditempatkan sebagai common enemy setelah menyatakan berhenti sebagai presiden.

Tuntutan diadili dengan tuduhan korupsi, menggema. Citra buruk terus digelorakan ke publik, bahwa biang kemerosotan bangsa Indonesia adalah Presiden ke-2 RI itu.

Pemimpin KKN, pelanggar HAM, otoriter, dan stigma negatif lainnya disematkan kepadanya.

Pendek cerita, gelombang kemarahan terus digelorakan dengan menyudutkan Persiden Soeharto, hingga jauh setelah ia menyatakan berhenti dari kursi presiden.

Hingga satu dekade pascareformasi, gelombang kebencian publik kepada Presiden Soeharto terus disuarakan, tanpa narasi pembanding.

Anehnya, sejak satu dekade pascareformasi itu, suara-suara pembelaan terhadapnya mulai bermunculan.

Hingga kini, 24 tahun telah berlalu pembelaan terhadap Presiden Soeharto itu semakin terkonsolidasi.

Bukan hanya menurut survei di mana mayoritas publik mengakui Presiden Soeharto merupakan presiden paling berhasil.

Suara-suara publik di medsos terlihat semakin banyak yang memberikan pembelaan terhadap Presiden Soeharto.

Berbeda dengan arus kebencian yang mencuat hingga satu dekade reformasi.

Kenapa pembelaan terhadap Presiden Soeharto itu muncul dan semakin terkonsolidasi? Apa motif pembelaan itu?

Tentu menarik untuk kita cermati bersama.

1. Tuntutan Rasa Keadilan

Para aktivis gerakan mahasiswa 1998 merupakan pejuang perubahan.

Namun sesaat setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti, elemen ini terbelah.

Setidaknya menjadi dua bagian besar, satu tetap menjalani jati dirinya sebagai pejuang perubahan, satunya lagi menjadi pejuang atau pemburu kekuasaan.

Untuk menjustifikasi eksistensi kekuasannya, para mantan aktivis pemburu kekuasaan ini menjadikan glorifikasi keburukan Orde Baru dan Presiden Soeharto sebagai komoditas untuk mengais kepercayaan publik. Bahwa, dirinyalah sosok pembaharu dari keburukan masa lalu.

Glorifikasi keburukan Presiden Soeharto dan Orba dalam banyak hal melewati batas dan cenderung pembunuhan karakter.

Bahkan, untuk menutupi kelemahan rezim-rezim baru yang didukungnya, glorifikasi keburukan Presiden Soeharto/Orba menjadi pelarian.

Adanya fenomena itu memunculkan tuntutan rasa keadilan, khususnya bagi Angkatan 1998 yang tidak menjadi skrup sistem kekuasaan era reformasi. Dan, benar-benar menjadi saksi transisi dari era Orba dan reformasi.

Mereka memahami mana hal-hal baik di dua era itu dan mana yang tidak baik dari keduanya.

Berbeda dengan angkatan-angkatan setelahnya, yang  cara berpikirnya dibentuk oleh euphoria gerakan 1998, sehingga Orba dan Presiden Soeharto dalam pandangannya tidak ada yang positif.

Bagi kelompok ini (kelompok 98 idealis yang tidak menjadi skrup sistem kekuasaan era reformasi), ada ketidakrelaan bahwa presiden yang banyak jasa untuk bangsa itu, walaupun pernah dituntut berhenti, dijadikan alat pelarian apologi atas kegagalan atau kesemrawutan pengelolaan negara pascareformasi.

Kalau salahnya 20 persen, katakanlah 20 persen, jangan dilebih-lebihkan hingga 1000 persen. Begitulah logika kelompok ini.

Bagaimanapun, Presiden Soeharto merupakan anugerah Tuhan bagi bangsa ini.

Memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda. Hadir pada saat-saat genting bangsa seperti menjadi Komando Mandala perebutan Irian Barat.

Menyelamatkan bangsa dari kudeta PKI, dan memimpin Indonesia dalam waktu yang lama. Dan, masih banyak lagi.

Bahwa, pada akhirnya kelompok ini menutut berhenti, namun tidak rela pula jika Presiden Soeharto disudutkan secara tidak proporsional.

Apalagi, hanya dijadikan pelarian untuk menutupi kegagalan rezim-rezim berikutnya.

Ketika kita mengingkari karunia Tuhan itu, maka efek baliknya bisa mempersulit bangsa ini merenda kembali kemajuan masa depannya.

2. Narasi Banding Euforia Reformasi

Perjalanan dua dekade reformasi diwarnai euphoria perebutan kekuasaan antarrezim.

Energi bangsa terkuras oleh dua kelompok besar yang terbelah, untuk menyiapkan panggung kekuasaan dan mempertahankannya.

Mulai dari BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Energi bangsa terkuras untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan itu.

Sedangkan gagasan strategis, bagaimana membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, adil dan makmur bersadarkan Pancasila, sering sebatas glorifikasi tagline marketing politik.

Situasi ini memunculkan kelompok pembela Presiden Soeharto. Tujuannya untuk menghadirkan narasi banding dan benchmark atas keberhasilan kepemimpinan antarrezim.

Sebagai pemimpin Orde Pembangunan, Presiden Soeharto dinilai menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan pengelolaan negara/bangsa.

Jika suatu rezim prestasinya tidak lebih baik dari Presiden Soeharto, maka itu merupakan rezim gagal.

Jika berhasil melampaui, maka itu bisa dinilai sebagai kepemimpinan atau rezim yang berhasil.

Fakta selama lebih dua dekade reformasi, indikator-indikator pembangunan masih tertinggal dari Orde Baru.

Pertumbuhan ekonomi rata-rata Orde Baru di atas 7 persen per tahun. Belum ada yang bisa meraihnya kembali.

Gini Ratio atau ketimpangan kaya miskin pada masa Orde Baru relatif kecil. Hal itu berarti keadilan sosial masih lebih baik era Orde Baru dibanding era reformasi.

Begitu pula dalam pengelolaan hankam maupun pengaruh politik luar negeri.

Indonesia belum mampu lagi mengukuhkan eksistensinya sebagai regional leader ASEAN. Apalagi, pengaruh di kancah dunia.

Narasi banding ini untuk menggugah bangsa ini dari euphoria berkepanjangan (hanya berebut eksistensi kekuasaan). Sehingga kemampuannya berpikir strategis bagi kemajuan bangsa menjadi merosot.

Narasi banding atas Presiden Soeharto sebagai benchmark, untuk mengembalikan fokus bangsa ini pada cita-cita strategisnya dalam meraih kemajuan bangsa.

3. Kapitalisasi Politik

Motif ketiga adalah kelompok pragmatis, yang memandang kharisma Presiden Soeharto merupakan salah satu komoditas politik yang menarik untuk dikapitalisasi.

Sejumlah survei mengkonfirmasi, bahwa Presiden Soeharto merupakan presiden paling berhasil dan paling disukai oleh rakyat Indonesia.

Sisiran masa Soehartois ini dipandang masih merupakan asset politik yang apabila dikonsolidasi dengan serius dan benar, masih akan menjadi kekuatan politik signifikan.

Karena itu, formalisasi Soehartoisme ke dalam instititusi formal politik menjadi agendanya.

Gagasan pragmatism politik ini tentu juga tidak sedikit yang mengincar Keluarga Cendana untuk ikut turun tangan membiayai agenda pragmatisme politiknya.

Sisiran masa loyalis masih tersedia. Logistik politik juga masih tersedia. Dua syarat utama tegaknya eksistensi politik itu sudah ada. Tinggal mengkonsolidasinya secara serius.

Megawati mau dan bisa melakukannya. Kenapa intangible political asset yang melekat pada Presiden Soeharto ini (masa loyalis dan kekuatan finansial) tidak dikonsilidasi saja?

Mungkin ada yang begitu pemikirannya.

Dari ketiga alasan membela Presiden Soeharto ini, Anda dalam kelompok mana?

ARS, Bangka Raya, Pela Mampang Jaksel, 28-05-2022