PKI Lancarkan Lima Skenario Merebut Kekuasaan

Ketiga justifikasi moral itu tidak cukup didukung bukti-bukti namun dihembuskan sebagai wacana yang bersifat spekulatif. Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan kritis atas kebenaran isu yang dibuatnya, elit PKI melancarkan propaganda dengan mengesankan bahwa gelombang besar revolusioner sedang bergerak.

Kepada kader maupun simpatisan yang diberi tugas agar bekerja secara baik tanpa banyak bertanya. Maka dapat dipahami ketika kelak di hadapan Mahmilub, para pelaku gerakan penculikan Jenderal TNI AD tidak bisa menyodorkan bukti otentik kebenaran isu Dewan Jenderal.

Politik Kesan

Skenario ketiga PKI untuk persiapan perebutan kekuasaan pada tahun 1965 adalah penciptaan ‘politik kesan’ bahwa gerakan mendahului Dewan Jenderal merupakan perintah Presiden. PKI, melalui ketua Biro Chusus Central, Sjam, menanamkan pemahaman atau mengesankan bahwa pembersihan (penculikan) para Jenderal TNI AD merupakan bagian dari usaha melindungi Presiden dari coup Dewan Jenderal.

Penciptaan politik kesan dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dari satuan-satuan ketentaraan yang dijadikan target untuk menjalankan misi ‘pembersihan’ atau bahasa lugasnya pembunuhan terhadap pimpinan TNI AD.

Pemilihan Letkol Inf. Untung dan penggunaan sebagian pasukan Tjakrabirawa dalam G30S/PKI, yang mana Tjakrabirawa merupakan pasukan pengawal Presiden, merupakan bagian dari upaya mengelabui berbagai pihak untuk secara fanatik termobilisasi dan mendukung gerakan pembersihan pimpinan TNI AD dalam rangka menyelamatkan Presiden.

Test Case Kesiapsiagaan TNI AD

Skenario keempat PKI untuk persiapan perebutan kekuasaan pada tahun 1965 adalah dengan test case kesiapsiagaan pimpinan TNI AD melalui hembusan isu penculikan. Tanggal  18 September 1965 dihembuskan isu akan adanya penculikan para Jenderal, sebagaimana laporan Jenderal S. Parman kepada Jenderal A. Yani.