PKI Lancarkan Lima Skenario Merebut Kekuasaan
PADA tahun 1965, setelah situasi revolusioner dianggap cukup dan bertepatan dengan momentum jatuh sakitnya Presiden Soekarno, PKI mempersiapkan diri melakukan perebutan kekuasaan di Indonesia. Presiden Soekarno pada tanggal 4 Agustus 1965 kembali menderita sakit, mengalami muntah-muntah sebelas kali dan hilang kesadaran sebanyak empat kali. Presiden Soekarno divonis dokter-dokter RRC akan meninggal atau lumpuh permanen. Inilah momentum yang digunakan PKI untuk merebut.
PKI mempersiapkan perebutan kekuasaan dengan melancarkan lima skenario sekaligus. Yaitu: (1) mempersiapkan rencana operasi gerakan militer dan politik secara tertutup; (2) propaganda publik; (3) penciptaan ‘politik kesan’ bahwa gerakannya merupakan agenda Presiden; (4) test case kesiapsiagaan pimpinan TNI AD; dan (5) netralisasi potensi penghambat gerakan.
Kelima skenario itu dilakukan PKI secara serentak, sehingga memecah konsentrasi pihak lawannya, yaitu ABRI dan kalangan nasionalis religius, untuk tidak segera menyadari adanya perebutan kekuasaan oleh PKI.
Rencana Operasi dan Konsolidasi Militer
Skenario pertama PKI untuk persiapan perebutan kekuasaan pada tahun 1965, dilakukan dengan menyusun rencana operasi gerakan militer pembersihan pimpinan TNI AD maupun gerakan politik untuk mengganti Kabinet Dwikora.
Gerakan ini dilaksanakan melalui: (a) tiga kali rapat Politbiro; (b) lima kali rapat interen Biro Chusus Central atau BCC atau Biro Khusus PKI; (c) satu kali rapat gabungan pendahuluan dan sepuluh kali “rapat komando pembersihan”, yaitu rapat gabungan antara BCC dengan pimpinan gerakan militer; (d) koordinasi intensif antara Aidit dan Sjam dengan menerima laporan-laporan dan pembahasan hasil rapat internal BCC maupun rapat komando pembersihan; (e) pengiriman anggota CC (Comite Central) untuk mengarahkan operasi perebutan kekuasaan lokal di setiap daerah; (f) koordinasi dan instruksi Sjam kepada pengurus Biro Chusus Daerah (BCD); dan (g) misi netralisasi satuan-satuan militer yang dianggap tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan rencana PKI.