Proporsi Kredit Pembiayaan UMKM Masih di Angka 20 Persen

JAKARTA – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih dipandang sebagai usaha berisiko tinggi, hingga akses pembiayaan pun masih sulit didapat dari perbankan maupun lembaga pembiayaan. Proporsi kredit UMKM masih mentok di angka 20 persen.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, berharap proporsi kredit bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) naik hingga di atas 30 persen dari total penyaluran kredit perbankan di Indonesia.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencatat proporsi kredit UMKM baru di kisaran angka 20 persen dari total kredit perbankan.

Angka tersebut menurut Teten, masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja.

Terbukti kata dia, populasi UMKM mendominasi 99 persen unit usaha, menyerap 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi 61,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

“Populasi UMKM itu besar, tapi masih terpuruk sulit akses pembiayaan. Kan ya idealnya itu rasio kredit perbankan untuk UMKM meningkat hingga 30 persen lebih. Tapi sampai sekarang masih mentok di angka 20 persen,” ujar Teten, pada webinar bertajuk ‘Akses Pembiayaan UMKM di Jakarta’ yang diikuti Cendana News, Selasa (9/3/2021).

Dia menyebut, sulitnya mendapat akses pembiayaan karena sektor produktif masih dilihat sebagai usaha berisiko tinggi. Selain itu rendahnya literasi keuangan di kalangan UMKM juga menjadi kendala.

Sehingga Kemenkop UKM mendorong perbankan dan lembaga pembiayaan untuk tetap berkomitmen meningkatkan proporsi penyaluran kredit bagi UMKM.

Karena berdasar data Kemenkop UKM pada 2020, proporsi kredit UMKM dari perbankan total baru mencapai kisaran 19,97 persen.

Sedangkan untuk realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor produktif di 2020 terus meningkat menjadi 57,25 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 52 persen.

Yakni kata dia, porsi penyaluran KUR tahun 2020 terbesar disalurkan di sektor perdagangan 42,8 persen kemudian sektor pertanian sebesar 29,6 persen dan jasa 14,9 persen.

Tahun 2021, Kemenkop UKM tengah menyiapkan stimulus untuk membangkitkan UMKM agar berdampak pada perekonomian nasional secara agregat.

Di antaranya, subsidi bunga KUR dan Non-KUR, KUR Super Mikro, modal kerja koperasi melalui LPDB dan bantuan presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Teten berharap, peningkatan akses permodalan tersebut dapat melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang bisa memajukan perekonomian nasional.

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, Sis Apik Wijayanto, menambahkan, potensi UMKM masih tinggi berada di angka 67 persen yang belum menerima pembiayaan.

Menurutnya, besarnya UMKM yang belum tersentuh sektor perbankan sangat berpotensi untuk digarap akses pembiayaannya. Apalagi pihaknya sangat fokus dengan pemberdayaan UMKM dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Kan pembiayaan atau pemberian modal tanpa pemberdayaan UMKM tidak akan maksimal. Kita juga harus membina, mengedukasi pelaku UMKM, beri pelatihan agar produknya bisa bersaing. Salah satunya pemberdayaan seperti itu, jadi tidak cuma kasih pembiayaan, tapi harus didampingi,” ujar Sis, pada webinar yang sama.

Apalagi menurutnya, UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Namun memang di tengah pandemi Covid-19 ini banyak yang berdampak. Sehingga dibutuhkan suntikan permodalan untuk membangkitkan kembali usahanya.

Dia menyebut, pihaknya telah memberi tambahan modal kepada 250 ribu UMKM di Indonesia. Bantuan subsidi bunga bagi mitra usaha terdampak Covid-19, yakni sebesar Rp 1,05 triliun pada 305 ribu debitur.

“Kami juga melakukan penjaminan kredit sebesar Rp 3,034 triliun kepada 2.553 debitur. Nah, untuk tambahan modal disalurkan pada 250 ribu UMKM. Dan sepanjang 2020, kami telah menyalurkan KUR Rp 22 triliun,” tukasnya.