‘Creative Financing’ jadi Solusi Pembangunan Infrastruktur Daerah

Sementara itu, di forum yang sama, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Brahmantio Isdijoso menyatakan, sektor swasta dan BUMN akan menanggung 42 persen atau sekitar Rp2.707 triliun dari total biaya pembangunan infrastruktur nasional hingga 2024 nanti mencapai Rp6.445 triliun.

“Partisipasi BUMN dan swasta memang sangat dibutuhkan dalam pengembangan infrastruktur selama lima tahun ke depan,” ungkapnya.

Sementara itu, pemerintah diperkirakan menanggung 37 persen kebutuhan dana infrastruktur yakni sebesar Rp2.385 triliun. Namun, Brahmantio menyebut pemenuhan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan lebih berat karena fokus negara masih pada penanganan Covid-19.

“Dengan ada pandemi virus corona, pemenuhan target investasi yang bersumber dari APBN ke depan akan menjadi lebih berat,” terang Brahmantio.

Kemudian, sisanya sebesar 21 persen atau Rp1.353 triliun akan dipenuhi lewat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, skema ini merupakan alternatif prioritas untuk proyek infrastruktur yang layak secara keuangan, sehingga menarik bagi investor.

“Sumber alternatif pembiayaan infrastruktur lainnya adalah hak pengusahaan terbatas, penugasan BUMN, dan blended financing,” ujar Brahmantio.