KKP Gandeng TNI AD Optimalkan Pengembangan PPS Cilacap

JAKARTA – Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) mendukung penguatan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang terletak di Jalan Lingkar Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Saat ini hanya ada enam PPS di Indonesia.

“Jadi ini potensi besar, kalau ini dimaksimalkan dan bisa diberdayakan di Jawa, Jakarta mungkin tidak akan kesulitan ikan,” kata Menteri Edhy, berdasarkan rilis yang diterima Cendana News, Selasa (21/7/2020).

Menteri Edhy, merestui pengajuan penggunaan tanah seluas 18.136 meter persegi milik TNI Angkatan Darat (AD) untuk pengembangan PPS. Terlebih tanah tersebut berada di area pelabuhan dan akan digunakan untuk pembangunan satu kolam pendaratan kapal-kapal nelayan.

Menurutnya, baik Pangdam Diponegoro serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) juga telah bersepakat untuk menyerahkan tanah tersebut.

“Ahamdulillah secara prinsip sudah deal, tinggal kita bersurat. Tidak sulit karena ini untuk urusan negara,” urainya.

Berdasarkan laporan Kepala PPS Cilacap, pembangunan kolam baru memang sangat diperlukan lantaran kolam yang ada sudah melebihi kapasitas. Selain itu, di kolam yang lama juga terjadi pendangkalan sebagaimana di pelabuhan lain.

Karenanya, Menteri Edhy meminta Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perikanan Tangkap, Aryo Hanggono, untuk melakukan pendataan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang mengalami pendangkalan. Kedepannya, KKP juga akan menyelesaikan persoalan tersebut secara simultan.

“Ini saya minta Dirjen Tangkap saya untuk mendata segera biar nanti membereskannya secara simultan,” jelas Menteri Edhy.

Sebagai informasi, sejak Januari hingga Mei 2020, sebanyak 6.763,09 ton ikan tuna, cakalang, udang, layur dan ikan lainnya didaratkan di PPS Cilacap. Di periode tersebut, terdapat sebanyak 12.232 kunjungan kapal.

Adapun tanah TNI AD, selain untuk pembangunan kolam juga akan dimanfaatkan untuk membangun sejumlah fasilitas lain seperti pos jaga, musala, shelter nelayan, instalasi pengolah limbah, dan kios pesisir. Kemudian akan dibangun fasilitas break water, dermaga parkir dan bongkar muat kapal ukuran 30-100 GT serta pasar ikan higienis.

Dalam lawatannya, Menteri Edhy juga sempat berdialog dengan masyarakat nelayan Kabupaten Cilacap. Melalui perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap, mereka menyampaikan 4 poin permintaan kepada KKP.

Antara lain terkait dengan pengerukan kolam dan pembangunan dermaga baru berkapasitas 1.000 unit kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap. Kemudian pembuatan pemecah gelombang di sejumlah titik guna meminimalisir dampak terhadap nelayan yang tinggal di wilayah pesisir.

Terakhir HNSI meminta adanya penyamaan masa berlaku dokumen kapal: SIPI, PAS besar dan Sertifikat Kelaiklautan.

Hal lainnya, pengusaha perikanan tangkap yang memiliki kapal 60-100 gross ton (GT) meminta kemudahan dalam pengurusan izin kapal.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Edhy memastikan akan mempelajari semua permintaan dari HNSI Cilacap. Bahkan, dia langsung menugaskan direktorat jenderal terkait untuk mengkaji serta menindaklanjuti permintaan tersebut.

Dalam rangka membangun sektor kelautan dan perikanan, Menteri Edhy mengajak para nelayan juga turut terlibat di sektor budidaya. Jika terkendala modal, KKP memiliki bantuan dana melalui Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit usaha rakyat (KUR).

“Sampaikan ke teman-teman. Bapak juga harus mulai berpikir untuk buka tambak. Saya ada bantuan untuk buka tambak tapi harus dikembalikan uangnya,” sambungnya.