BPK Identifikasi 13 Masalah SPI dan LKPP 2019

Masalah lainnya yaitu terkait skema pengalokasian anggaran untuk pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pos pembiayaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Investasi tanah PSN juga tidak sesuai dengan PP 63/2019 tentang Investasi Pemerintah,” tegasnya.

Masalah berikutnya yaitu ketidaksesuaian waktu pelaksanaan program maupun kegiatan dengan tahun penganggaran atas kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Kemudian mengenai kelemahan dalam penatausahaan dan pencatatan kas setara kas, persediaan, aset tetap, dan aset tak berwujud terutama pada K/L.

Masalah yang teridentifikasi dalam K/L tersebut adalah penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana dari APBN, saldo kas tidak sesuai dengan fisik, sisa kas terlambat atau belum disetor, dan penggunaan kas tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban 34 K/L.

“Terdapat ketidaksesuaian pencatatan persediaan dengan ketentuan pada 53 K/L dan pengendalian atas pengelolaan aset tetap pada 77 K/L yang belum memadai berdampak adanya saldo Barang Milik Negara yang tidak akurat,” jelas Agung.

Selanjutnya, BPK juga menemukan masalah ada surat tagihan pajak atas kekurangan setor yang belum diterbitkan oleh Ditjen Pajak dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi.

Berikutnya adalah mengenai pemberian fasilitas transaksi impor yang dibebaskan dan atau tidak dipungut PPN dan PPh pada Ditjen Pajak yang terindikasi bukan merupakan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

“Sehingga ada potensi kekurangan penetapan Penerimaan Negara dari Pendapatan Bea Masuk/Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) pada Ditjen Bea dan Cukai,” ujarnya.