LKPP

Dulu masuk katalog nasional sangat sulit, perlu negosiasi untuk menaikkan barang di e-katalog, sekarang tidak lagi, tidak ada lagi perpanjangan setiap dua tahun

MenKopUKM bahkan menekankan agar setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) mengalokasikan minimal 40-70 persen dari anggaran pengadaan untuk produk dalam negeri.

Opini wajar tanpa pengecualian pada LKPP Tahun 2019 tidak berarti bebas dari masalah. Itu harus ditindaklanjuti.

Di tengah masa pandemi Covid-19 ini menjadi momen terbaik, untuk memulihkan perekonomian dengan melibatkan peran UMKM. 

Pengadaan barang dan jasa oleh Pemkot Surakarta terkendala Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (SPSE). Aplikasi Versi 4.3 CA (Certificate Authority) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang digunakan…