Presiden Soeharto (6): Misi Netralisasi Pasukan Pendukung PKI Madiun

Kepercayaan petinggi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, khususnya Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada Letkol Soeharto terus berlanjut. Setelah dengan cerdas Letkol Soeharto meredam kudeta kepada Presiden Soekarno, dalam peristiwa 3 Juli 946 secara damai tanpa menimbulkan komplikasi dalam tubuh TKR, Panglima Besar Jenderal Sudirman memberi tugas diplomasi untuk meneteralisir kekuatan-kekuatan militer pendukung pemberontakan PKI Madiun.

Penugasan kepada Letnan Kolonel Soeharto merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana Panglima Jenderal Sudirman, menjadikan Divisi III/Diponegoro sebagai penengah konflik antar kesatuan ketentaraan. Infiltrasi PKI telah menyebabkan konflik antara Divisi Siliwangi dan kesatuan Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS) Solo, nyaris mengalami jalan buntu. Panglima Besar Jenderal Sudirman hampir saja memenuhi tuntutan KPPS untuk mengeluarkan kesatuan Siliwangi dari Surakarta. Namun atas masukan dari para stafnya, termasuk AH. Nasution, rencana tersebut dibatalkan.

Sebagai solusi, selain menempatkan sosok tegas Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer Surakarta, Jenderal Sudirman juga melibatkan Divisi III Diponegoro sebagai satuan ketentaraan yang tidak terlibat konflik, untuk turut menengahi konflik.

Pada tanggal 17 September 1948 Jenderal Sudirman memerintahkan Batalyon Suryo Sumpeno Divisi III/Diponegoro berangkat ke Solo, melapisi kekuatan Kolonel Gatot Subroto, untuk melerai tembak menembak antara pasukan Divisi Siliwangi dengan KPPS.

Pada tanggal 21 September 1948 Panglima Besar Jenderal Sudirman mengajak Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi III/Diponegoro, melakukan konsolidasi pasukan di Solo. Salah satu misinya adalah melakukan konsolidasi untuk menyatukan kembali kekuatan-kekuatan TNI yang bertikai.