INDEF Soroti Sentimen Negatif Staf Khusus Milenial Jokowi

JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis riset big data mengenai sentimen negatif terhadap kinerja staf khusus (stafsus) milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait kiprah mereka turut memanfaatkan program Kartu Prakerja di tengah pandemi Corona atau Covid-19.

Ekonom senior INDEF, Didik J Rachbini, mengatakan, INDEF menemukan 86.400 perbincangan yang berasal dari 55.700 akun di twitter terkait kinerja stafsus milenial Presiden Jokowi.

Dalam rilisnya yang diterima Cendana News, Kamis (30/4/2020), lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa temuan itu berasal dari big data yang dilakukan INDEF untuk menelusuri percakapan yang ramai selama sepekan tentang stafsus di istana negara. Data percakapan tersebut diambil pada tanggal 7-17 April 2020, dan dirilis pada Kamis ini.

“Kisruh stafsus milenial istana ramai diperbincangkan, ini menarik dimana dari 86.400 perbincangan yang berasal dari 55.700, hasilnya mengejutkan yakni 94,97 persen sentimen negatif. Dan sisanya hanya 5,03 persen sentimen positif,” kata Didik.

Menurutnya, sentimen negatif ekstrem dan tekanan publik yang kuat menyebabkan dua staf khusus Presiden Jokowi dari kalangan milenial mengundurkan diri. Yaitu, Adhamas Belva Devara, dan Andi Taufan Garuda Putra.

Perbincangan terhadap kiprah Andi Taufan, terekam pada pertengahan April 2020. Stafsus Andi menyurati camat paling tinggi  intensitas percakapannya di angka 92 persen sentimen negatif.

Disusul oleh kiprah Belva Devara bertengkar dengan intensitas percapakan 90 persen. “Khususnya tentang Belva karena konflik kepentingan, dimana perusahaannya ikut di dalam proyek Program Kartu Prakerja yang diadakan di tengah wabah Covid-19,” ujar Didik.

Menurut Didik dengan kiprah yang salah kaprah beberapa minggu terakhir ini, maka citra staf khusus di lingkungan istana tersebut bersifat negatif.

Dalam situasi pandemi Covid-19 jajaran pemerintahan sangat rapuh karena banyak membuat kesalahan langkah, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan dari pelaksana kebijakan publik tersebut.

“Kiprah stafsus istana ramai diperbincangkan karena salah kaprah dalam menjalankan kebijakan, usia milenial mereka tidak cukup berpengalaman,” tukasnya.

Namun demikian kata Didik, mereka tidak sepenuhnya salah, keputusan penempatan staf khusus tersebut karena lebih bernuansa sensasi ketimbang pertimbangan kapasitas dan kemampuannya.

Ke depan yang perlu dipikirkan, menurutnya, penunjukan penempatan jabatan penting di dalam pemerintahan adalah konsultasi dengan DPR secara terbuka. “Sehingga bisa dibaca publik kapasitasnya, dengan syarat DPR bersih,” imbuhnya.

Atas ramainya kisruh tersebut, dari tujuh staf khusus Presiden Jokowi dari kalangan muda, ada dua orang yang sudah mengundurkan diri. Yaitu CEO Ruangguru, Adhamas Belva Devara, dan CEO PT Amartha Mikro Fintek, Andi Taufan Garuda Putra.

Belva dikritik karena Ruangguru terlibat dalam pengadaan Kartu Prakerja bernilai Rp 5,6 triliun. Sedangkan Amartha terlibat dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19 melalui suratnya kepada para camat se-Indonesia.

“Sentimen terhadap staf khusus bersifat ekstrem, dimana hampir keseluruhan isu terkait staf khusus bersifat negatif dengan persentase yang tinggi,” tutupnya.