Jika Warga tak Disiplin, Semarang jadi Episentrum Baru COVID-19
Redaktur: Satmoko Budi Santoso
SEMARANG – Pemerintah pusat memprediksi Kota Semarang, Surabaya dan Makassar, bisa menjadi episentrum baru kasus covid-19 di Indonesia, jika tidak ditangani dengan segera. Hal tersebut didasarkan atas tingginya kasus positif di tiga daerah itu.
Per Kamis (30/4/2020) pukul 11.00 WIB, jumlah kasus covid-19 di Kota Semarang, berdasarkan data siagacorona.semarangkota.go.id, kasus positif di Kota Semarang mencapai 117 kasus, orang dalam pemantauan (ODP) 629 kasus, pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 287. Sementara, pasien sembuh sebanyak 90 orang dan meninggal dunia 30 orang.
“Prediksi pemerintah pusat, bisa saja terjadi kalau masyarakat Kota Semarang tidak bisa melakukan pengendalian, tidak bisa disiplin dan tidak bisa tertib. Kalau semua itu terjadi, bukan tidak mungkin Kota Semarang akan benar-benar menjadi episentrum baru,” papar Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, di rumah dinas, Puri Gedeh Semarang, Kamis (30/4/2020).
Peningkatan jumlah kasus positif di Kota Semarang diakui Ganjar cukup tinggi. Hal tersebut bisa jadi disebabkan karena masyarakat belum disiplin.
“Sering kali, saya temui masyarakat yang belum disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Mereka tidak mengenakan masker, masih suka berkerumun, tidak menjaga jarak. Namun kita berharap, setelah Semarang menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), angka penyebaran covid-19 bisa ditekan,” tandasnya.
Terkait keputusan Pemkot Semarang menerapkan PKM dan bukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti daerah zona merah lainnya, Ganjar mengatakan sebenarnya itu pada prinsipnya sama. Apakah PKM atau PSBB, pada prinsipnya adalah soal ketertiban masyarakat.
“Kita belajar di PSBB Jabodetabek, mereka melakukan hal yang sama yakni pengetatan, tapi di daerah pinggiran masih ada kerumunan. Jadi intinya bukan PKM atau PSBB, tapi kesadaran dari masing-masing masyarakat untuk bisa mengerti, memahami dan disiplin jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan lainnya,” tegasnya.
Namun apabila kebijakan PKM yang diterapkan Kota Semarang tidak berhasil dan masyarakat tetap tidak disiplin, bukan tidak mungkin kebijakan PSBB akan diambil nantinya.
“Kalau sudah PSBB, semua pasti akan terasa sakit. Semuanya susah. Maka ayo jangan sampai kita menaikkan status menjadi PSBB dengan cara disiplin dan taat aturan,” pungkasnya.
Terpisah, Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, memaparkan, untuk mencegah agar jangan sampai Semarang menjadi pusat baru penyebaran covid-19, pihaknya akan lebih tegas dalam penerapan PKM.
“Sejauh ini, meski baru dilaksanakan beberapa hari, namun kita sudah lihat kesadaran masyarakat semakin meningkat, dalam upaya pencegahan covid-19,” terangnya.
Dipaparkan, untuk menahan laju penularan covid-19, tiap RW di Kota Semarang mendapat dukungan dari 48 tim patroli gabungan di pos pantau. Hendi berharap dengan cara tersebut penurunan kasus covid-19 di Semarang bisa menurun.
“Dalam PKM, kegiatan masyarakat masih diizinkan namun dengan ketentuan peraturan yang ketat. Demikian pula dengan mereka yang hendak melintas kota, jika memang hanya melintas tentu tak mengharuskan monitoring karena di wilayah perbatasan, masih beroperasi pabrik-pabrik, dimana para buruhnya berasal dari kabupaten tetangga,” tandasnya.