Indef Nilai Anggaran Rp405 Triliun untuk Covid-19, Masih Kecil

JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai anggaran Rp 405,1 triliun yang dialokasikan pemerintah Indonesia untuk penanganan pandemi corona atau Covid-19 masih kecil, jika dibandingkan dengan negara lainnya.

Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan, stimulus sebesar Rp 405 triliun yang diberikan pemerintah saat ini hanya 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk penanganan pandemi Covid-19.

Padahal, menurut Eko, banyak negara lain yang bisa memberikan stimulus  sampai 10 persen dari PDB, bahkan ada yang hingga 20 persen.

“Indonesia anggarakan Rp405 triliun itu 2,5 persen dari PDB. Sedangkan negara lain sampai 10persen. Jadi kita hanya  seperempat kemampuan kita dari negara lain untuk bisa berikan anggaran penanganan Covid-19,” kata Eko pada diskusi online INDEF bertajuk ‘Kebijakan Penanganan Covid-19:Sentimen Atas Kebijakan Ekonomi’ di Jakarta, Minggu (26/4/2020).

Menurutnya, besaran anggaran yang dikeluarkan negara untuk penanganan Covid-19 ini berdampak pada tingkat kepercayaan  publik dalam penanganan dampak virus ini.

Selain itu, tambah dia, masalah yang muncul adalah eksekusi anggaran Rp405 triliun tersebut yang saat ini dinilai membingungkan. Karena saat ini banyak keluhan dari masyarakat yang mengakui tidak  mendapatkan dana bantuan,  padahal mereka berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Sehingga dibutuhkan akurasi data untuk memberikan dana bantuan sangat penting. Terlebih saat ini tingkat akurasi tersebut meleset 5 persen-10 persen, dan perlu validasi ulang agar dalam penyaluran bantuan itu tepat sasaran.

“Akurasi data penting untuk menghindari konflik sosial,” tukasnya.

Dia menyebut, untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tercatat Rp70,1 triliun akan dianggarkan dari besaran Rp405 triliun tersebut untuk perbaikan stimulus sektor riil,  terutama untuk industri yang terdampak.

“Ya biar PHK nggak massif harus segera dieksekusi untuk mendorong stimulus yang hanya seperempat yang kita tahu implementasinya tidak mudah,” ujarnya.

Hal ini menurutnya, karena  di lapangan tenyata masih menggunakan mekanisme yang sangat birokratis bahkan antar birokrat bisa beda kebijakan.

“Kebijakan tidak selesai di level atas, sekarang yang nerima imbas di daerah . Ini yang harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

Sehingga kata Eko, kalau berapa nominal yang memang pas untuk penangganan pandemi Covid-19 ini, maka INDEF berharap 10 persen dari PDB.

Karena menurutnya, INDEF mendorong stimulus penangangan Covid-19 sebesar Rp 1.000 triliun. Bahkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebesar Rp 1.600 triliun.

Wacana anggaran diatas Rp 1.000 triliun karena salah satunya kata Eko, adalah untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sektor keuangan dan ekonomi secara keseluruhan.

Karena kalau anggarannya saja relatif lebih kecil dari negara lainnya. Ini menjadikan kepercayaan dari negara juga kecil terhadap Indonesia dalam penanganan Covid-19 ini.

“Kita berharap stimulus 10 persen dari PDB untuk tangani Covid-19 ini, cuma kalau diambil dari utang ya jangan,” pungkasnya.