IDEAS: Cegah Covid-19 Butuh Langkah Lebih Ekstrem dari PSBB

JAKARTA – Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabodetabek, terlambat.

Peneliti IDEAS, Siti Nur Rosifah, mengatakan, semestinya dalam kondisi penyebaran dan peningkatan kasus pandemi Covid-19 yang terus meningkat hingga ratusan kasus per hari, sudah sewajarnya diterapkan kebijakan lebih lanjut yang signifikan, dengan menetapkan karantina wilayah sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Menurutnya, jika dilihat dari pola penyebaran Covid-19 di Indonesia, saat ini seluruh provinsi sudah terinfeksi virus tersebut.

“Artinya, dibutuhkan langkah-langkah ekstrem atau karantina lokal yang lebih ketat dan tegas untuk mencegah ledakan peningkatan kasus di berbagai daerah, terutama yang memiliki kepadatan dan mobilitas penduduk yang tinggi, seperti di kota-kota metropolitan,” kata Siti, dalam diskusi online bertajuk ‘Menahan Ledakan Covid-19: Menahan Pandemi’ di Jakarta, Senin (13/4/2020).

IDEAS berpendapat, bahwa Jabodetabek yang menjadi episentrum pandemi Covid-19 secara umum memiliki kesiapan ekonomi untuk menjalani karantina wilayah. “Sehingga dampak ekonomi dari karantina wilayah dapat diminimalkan,” ujarnya.

Daerah metropolitan Jawa, khususnya Jabodetabek, memiliki persentase pekerja sektor formal tertinggi di Indonesia. Sehingga penurunan pendapatan masyarakat secara drastis adalah rendah sepanjang tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

Jabodetabek juga memiliki persentase paling tinggi untuk pekerja yang bekerja di sektor jasa, seperti jasa keuangan, perusahaan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan. Hal ini membuat skenario peliburan tempat kerja akan lebih mudah dilakukan.

“Berdasarkan data yang dihimpun IDEAS, pada 2019 dari total 15,4 juta pekerja di Jabodetabek, terdapat 11,3 Juta yang bekerja di sektor formal dan 4 juta memiliki pekerjaan di sektor informal. Pekerja di sektor formal tersebut umumnya bisa tetap mendapatkan penghasilan tanpa harus hadir secara fisik setiap hari,” urai Siti.

Peneliti IDEAS, Fajri Azhari, menambahkan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan karantina wilayah, masih lebih rendah dari biaya jika pandemi menjadi tidak terkontrol.

Menurutnya, makin banyak waktu berlalu, dan wabah makin menyebar. Maka, makin mahal biaya karantina. Dan, makin cepat intervensi dilakukan di awal pandemi, makin rendah biaya karantina.

“Untuk karantina wilayah Jabodetabek, kami melakukan estimasi biaya kebutuhan pangan warga per hari dibutuhkan setidaknya Rp1,3 triliun. Jika karantina dilakukan 2 pekan, maka dibutuhkan Rp17,8 triliun untuk kebutuhan pangan 34 juta penduduk Jabodetabek,” ungkapnya.

Ada pun jika subsidi pangan berfokus pada penduduk miskin dan hampir miskin saja, maka biaya kebutuhan pangan untuk karantina 2 pekan adalah Rp 6,3 triliun.

“Dan, makin lambat karantina dilakukan, makin panjang waktu yang dibutuhkan dan makin besar biaya karantina,” tutup Fajri.