Optimalisasi Kinerja, KKP Bangun Sinergisitas dengan Daerah

JAKARTA — Keinginan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengoptimalkan sumber daya perikanan dan laut, salah satunya dilakukan dengan meningkatkan mekanisme pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KKP.

Inspektorat Jenderal KKP Muhammad Yusuf menyatakan, Rakerwas (Rapat Kerja Pengawasan) yang dilakukan hari ini merupakan upaya untuk membangun sinergisitas dengan daerah atau mitra.

“Hal ini penting, karena daerah merupakan perpanjangan tangan dari pusat untuk mencapai optimalisasi kinerja,” kata Yusuf saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakerwas 2020 di Gedung Mina Bahari 3 KKP Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Selain melakukan dialog antar mitra dan pemangku kepentingan, Yusuf menyebutkan, upaya lainnya yang dilakukan Inspektorat Jenderal KKP adalah dengan mengeluarkan aplikasi pengawasan dan melakukan penandatanganan perjanjian audit internal.

“Aplikasi Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK) yang kita luncurkan hari ini merupakan suatu sistem yang menghubungkan semua mitra secara online. Sehingga setiap permasalahan bisa diselesaikan dan memudahkan tugas irjen,” paparnya.

Sementara, Internal Audit Charter adalah suatu komitmen untuk pengadaan audit yang sesuai dengan standar audit pemerintah.

“Kami ingin membangun kebersamaan dan transparansi manajemen. Semoga Rakerwas ini bisa membuat semakin dipercaya oleh masyarakat dan membangun KKP menjadi lembaga yang membanggakan dan mendapatkan WTP. Sehingga Indonesia akhirnya bisa tegak berbangga atas kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan-nya,” tandasnya.

Menteri KKP Edhy Prabowo yang hadir untuk membuka Rakerwas 2020, menyatakan pujiannya atas inisiatif Inspektorat Jenderal untuk melakukan langkah sinergisitas dalam mengoptimalkan kinerja ini.

“Intinya program sehebat apapun, sebesar apapun anggarannya, tidak akan berguna dan tidak tepat sasaran jika pengawasnya tidak bekerja,” kata Edhy usai memberikan sambutan.

Ia juga menegaskan bahwa komunikasi antara pemerintah dengan pelaku usaha merupakan suatu hal yang perlu dilakukan secara kontinyu.

“Komunikasi ini penting. Harus dibuka. Para pelaku usaha, membutuhkan bimbingan dari kita. Saling keterbukaan antara yang mengawasi dan yang diawasi. Tidak mungkin Good Governance akan terwujud, jika sistem pengawasannya tidak dilakukan dengan baik. Setiap kita harus mawas. Menteri harus awas, Eselon 1 juga sama,” pungkasnya.