Dinkes Temukan Ribuan Posyandu di NTB tak Berfungsi

MATARAM – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Nusa Tenggara Barat, menemukan ribuan Posyandu yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota NTB, tidak berfungsi dengan baik sebagai tempat masyarakat melakukan konsultasi dan memberikan penyuluhan kesehatan di desa maupun kelurahan.

“Sebanyak 20 sampai 25 persen atau sekitar tujuh ribu Posyandu tidak aktif berjalan sebagaimana Posyandu lain,” kata Kepala Dinkes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, di Mataram, Jumat (14/6/2019).

Proses revitalisasi dilakukan menyangkut peningkatan kualitas pengetahuan dan kemampuan melakukan penanganan terhadap masalah kesehatan masyarakat, termasuk meningkatkan fasilitas pendukung, dengan demikian tidak ada lagi posyandu yang tidak aktif.

Sementara untuk Posyandu yang telah berjalan atau mandiri, kualitasnya akan terus ditingkatkan, sehingga benar-benar bisa menjadi posyandu yang mampu membantu pemerintah secara maksimal menangani masalah kesehatan masyarakat, terutama di tingkat desa dan kelurahan.

“Dengan memaksimalkan peran Posyandu, masalah kesehatan seperti stunting, gizi buruk bisa cepat dicegah atau ditangani” katanya.

Terkait anggaran revitalisasi, bersumber dari APBD Provinsi maupun kabupaten kota. Dinkes NTB pada prinsipnya hanya memfasilitasi, dengan menyiapkan fasilitator untuk selanjutnya melatih kader Posyandu yang dibiayai kabupaten/kota.

Selain dari APBD-P, proses revitalisasi Posyandu juga bersumber dari Dana Desa dan memang telah ditetapkan. Untuk peningkatan Posyandu yang telah aktif sudah bisa dilakukan dengan dana yang ada.