MK Tolak Uji Materi UU Jaminan Produk Halal

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi aturan mengenai definisi produk halal, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.33/2014, tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, oleh sembilan hakim konstitusi,” kata Ketua MK Anwar Usman, dalam sidang putusan uji materi UU JPH No.33/2014, Selasa (26/3/2019).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams, mahkamah berpendapat, ketentuan jaminan produk halal, bukan upaya menerapkan syariat Islam kepada semua masyarakat termasuk masyarakat non-muslim.

Secara sosiologis, UU JPH bertujuan memberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi, atau digunakan umat Islam. “Namun demikian, tidak berarti dengan adanya produk yang dijamin kehalalannya akan menyebabkan terhalangnya masyarakat yang ingin mengkonsumsi produk tidak halal,” jelas Wahiduddin.

Secara konstitusional, diberlakukannya UU JPH merupakan manifestasi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hak masyarakat. Dalam hal ini jaminan hidup sehat dan terlindungi dalam beribadah sesuai dengan ajaran agama.

Hal tersebut, sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945. Dalam memenuhi kebutuhannya, seorang muslim harus memenuhi tuntutan syariat Islam yang mengharamkan produk tertentu untuk dikonsumsi.

“Oleh karenanya, tanpa ada undang-undang yang mengatur tuntutan kebutuhan tersebut akan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat muslim untuk memenuhi tuntunan syariat Islam. Dengan demikian, tidak ada kaitan sama sekali pemberlakuan UU No 33/2014 dengan upaya menerapkan syariat Islam kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat nonmuslim sebagaimana dikuatirkan Pemohon,” jelasnya.