UU JPH

Majelis Ulama Indonesia (MUI) siap mendukung berlakunya Undang-Undang No.33/2014, tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Produk hokum tersebut mulai berlaku pada 17 Oktober 2019.

Indonesia Halal Watch (IHW), mendorong lembaga keuangan syariah untuk membantu pembiayaan industri halal.

Usaha mikro kecil dan menengah mengambil porsi 60 persen dalam pergerakan ekonomi di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi aturan mengenai definisi produk halal, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.33/2014, tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Fachry menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap adanya jaminan produk halal dan siap ikut membantu dalam menyosialisasikan keberadaan UU JPH, utamanya di lingkup dunia usaha.