Bom Atom Serangan Proxy War Media Sosial Strait Times dan Bloomberg melalui Isu Sell Indonesia

OPINI
OLEH THOWAF ZUHARON

Ada kalanya sebuah bangsa tidak diserang dengan tank, peluru kendali, kapal induk, atau pasukan lintas udara. Ia cukup diserang dengan satu kalimat pendek yang diberi pakaian akademik, dibungkus grafik pasar, disebarkan melalui media global, lalu dibiarkan merambat seperti racun dingin ke ruang-ruang transaksi, grup WhatsApp, meja redaksi, ruang rapat investor, dan kepala rakyat yang sedang cemas.

Kalimat itu sederhana: “Sell Indonesia.” Jual Indonesia. Seolah negeri ini hanya saham murahan di lantai bursa. Seolah 17 ribu pulau, 280 juta manusia, tambang, sawah, laut, pesantren, pabrik, pelabuhan, ingatan sejarah, air mata ibu-ibu pasar, dan doa petani di subuh hari bisa diringkas menjadi sinyal panik di terminal Bloomberg.

Di sinilah soalnya menjadi serius. Bukan karena kritik asing tidak boleh. Kritik justru perlu. Pasar perlu dibaca. Kebijakan negara perlu diuji. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap cermin. Tetapi ketika kritik berubah menjadi orkestrasi ketakutan, ketika analisis ekonomi berubah menjadi mantra penghancur kepercayaan, ketika media keuangan global dan media kawasan ikut menyebarkan kesan bahwa Indonesia layak ditinggalkan, maka kita tidak lagi sedang bicara tentang opini biasa. Kita sedang bicara tentang perang persepsi. Dan dalam kamus pertahanan modern, perang persepsi adalah salah satu wajah paling licin dari proxy war.

Proxy war bukan selalu pasukan bayaran di gunung, bukan selalu milisi di perbatasan, bukan selalu pemberontakan bersenjata. Dalam abad digital, proxy war bisa menjelma menjadi grafik, headline, algoritma, rating, sentimen pasar, rumor fiskal, dan kata-kata yang diproduksi untuk membuat rakyat sebuah bangsa kehilangan kepercayaan kepada negaranya sendiri.

Ia bekerja seperti santet modern: tidak tampak tangannya, tetapi terasa demamnya. Tidak terlihat pelurunya, tetapi terasa runtuh mentalnya. Tidak terdengar ledakannya, tetapi rupiah bisa terguncang, saham bisa merah, investor kecil bisa panik, dan rakyat bisa dibuat percaya bahwa negerinya sedang menuju jurang.

Karena itu, isu “Sell Indonesia” tidak boleh dibaca hanya sebagai gangguan pasar. Ia sebaiknya dibaca sebagai operasi psikologis terhadap kedaulatan ekonomi. Bukan berarti semua orang yang mengkritik Indonesia adalah musuh. Bukan berarti setiap laporan media asing adalah sabotase. Tetapi bangsa yang waras tidak boleh lugu.

Dalam politik global, tidak ada suara yang sepenuhnya netral. Setiap narasi memiliki alamat kepentingan. Setiap headline membawa bayangan modal. Setiap kepanikan pasar bisa menjadi pintu masuk bagi pihak yang ingin membeli murah aset bangsa lain.

Singapura dalam perkara ini berada pada posisi yang sangat menarik. Ia kecil secara geografis, tetapi besar secara finansial. Ia miskin sumber daya alam, tetapi kaya karena menjadi simpul arus uang, data, logistik, dan arbitrase kawasan. Ia hidup dari stabilitas kawasan, tetapi pada saat tertentu sebagian wacana dari orbit medianya justru dapat terbaca seperti menikmati keguncangan tetangganya. Inilah ironi geopolitik Asia Tenggara: sebuah negeri kecil yang kemakmurannya ikut bergantung pada napas ekonomi Indonesia, tetapi sebagian suaranya seakan merasa lebih aman jika Indonesia tampak limbung.

Padahal Singapura bukan pulau ajaib yang bisa hidup sendirian. Gedung-gedungnya yang menyala sepanjang malam, pusat datanya yang menyimpan denyut kecerdasan buatan, bank-banknya yang memproses transaksi raksasa, hotel-hotel dan malnya yang terus menelan listrik, semuanya berdiri di atas fondasi energi yang rapuh.

Hampir seluruh pembangkitan listriknya masih bertumpu pada gas alam. Sebagian gas itu selama bertahun-tahun datang dari Indonesia. Kontrak-kontrak energi itu bukan sekadar bisnis biasa. Ia adalah urat nadi. Ia adalah selang oksigen.

Maka jika dari ruang media dan pasar muncul kampanye buruk terhadap Indonesia, pertanyaan politiknya menjadi tajam: apakah elite opini di sana lupa bahwa stabilitas Indonesia adalah bagian dari stabilitas Singapura sendiri?

Apakah mereka lupa bahwa jika Indonesia dipukul terlalu keras, maka gelombangnya tidak berhenti di Jakarta, tetapi bisa memantul ke Marina Bay, Raffles Place, Jurong, dan seluruh jaringan data center yang tidak boleh padam sedetik pun? Inilah yang membuat narasi “Sell Indonesia” tampak bukan hanya tidak bersahabat, tetapi juga ceroboh secara strategis.

Indonesia tentu tidak perlu bereaksi seperti anak kecil yang marah lalu membanting piring. Negara besar tidak membalas provokasi dengan tantrum. Tetapi negara besar juga tidak boleh memble. Diplomasi yang terlalu lembek sering disangka kesopanan, padahal oleh pihak luar dibaca sebagai kelemahan.

Karena itu, sikap menunda atau meninjau ulang ekspor listrik ke Singapura adalah langkah yang sah secara politik kedaulatan, sepanjang dilakukan melalui kalkulasi negara, bukan luapan emosi. Indonesia berhak bertanya: manfaatnya apa bagi rakyat kita? Nilai tambahnya apa bagi industri kita? Transfer teknologinya apa? Lapangan kerja domestiknya berapa? Kedaulatan energinya aman atau tidak?

Pertanyaan itu bukan anti-Singapura. Itu justru pertanyaan negara merdeka. Selama ini Indonesia terlalu sering menjadi halaman belakang bagi kemakmuran orang lain. Kita mengekspor bahan mentah, lalu membeli kembali produk jadi dengan harga mahal. Kita menyediakan gas, batubara, nikel, sawit, laut, buruh, dan pasar; sementara nilai tambahnya sering lebih banyak parkir di negeri lain. Maka ketika Indonesia mulai menegosiasikan ulang posisi energinya, sebagian pihak boleh saja gelisah. Tetapi kegelisahan mereka bukan alasan bagi kita untuk mundur.

Di sinilah gagasan proxy war dari Jenderal Gatot Nurmantyo menemukan relevansi barunya, meskipun tetap perlu dibaca secara kritis. Dulu proxy war sering dijelaskan sebagai perang terselubung melalui aktor ketiga: negara kecil, media, LSM, kelompok politik, perusahaan, bahkan jaringan sosial.

Dalam versi paling sederhana, orang Jawa menyebutnya nabok nyilih tangan: menampar dengan meminjam tangan orang lain. Tetapi pada zaman sekarang, tangan itu tidak selalu manusia. Ia bisa berupa indeks, lembaga pemeringkat, media global, akun anonim, bot, influencer ekonomi, konsultan risiko, atau tulisan singkat yang memicu kepanikan massal.

Namun kewaspadaan tidak boleh berubah menjadi paranoia. Di sinilah kita perlu membaca relasi kuasa di balik bahasa, membongkar siapa berbicara untuk siapa, dan meneliti struktur kepentingan yang bersembunyi di balik klaim objektivitas. Kita tidak boleh hanya berteriak “asing!” setiap kali dikritik. Itu malas berpikir.

Tetapi kita juga tidak boleh menelan mentah-mentah semua kritik asing sebagai wahyu pasar. Itu lebih malas lagi. Kedaulatan intelektual bangsa terletak di antara dua jurang: jurang xenofobia dan jurang inferioritas.

Isu “Sell Indonesia” menjadi berbahaya karena ia bekerja pada syaraf paling rentan bangsa ini: rasa tidak percaya diri. Sudah terlalu lama sebagian kelas menengah kita dididik untuk percaya bahwa yang datang dari luar selalu lebih ilmiah, lebih netral, lebih benar, lebih modern. Bila Bloomberg menulis, kita gemetar. Bila media Singapura menyindir, kita minder. Bila analis asing mengernyitkan dahi, kita merasa negara ini pasti salah. Padahal pasar global bukan pesantren malaikat. Ia juga arena kepentingan, spekulasi, dan perebutan keuntungan.

Indonesia memang punya masalah. Korupsi masih menjadi penyakit. Birokrasi sering lamban. Kebijakan kadang tidak sinkron. Rupiah bisa tertekan. IHSG bisa jatuh. Investor bisa keluar. Semua itu nyata. Tetapi apakah problem itu berarti Indonesia layak dijual? Tidak.

Justru ketika negara sedang berbenah, seruan “Sell Indonesia” dapat menjadi racun politik yang menghalangi pemulihan kepercayaan. Ia bukan kritik yang membantu memperbaiki rumah, melainkan teriakan dari luar pagar agar penghuni rumah panik dan menjual tanahnya murah-murah.

Bangsa ini sebaiknya menjawab bukan dengan kebencian, tetapi dengan disiplin nasional. Pemerintah sebaiknya memperkuat komunikasi ekonomi, memperjelas arah fiskal, menjaga kredibilitas data, menindak spekulasi yang merusak, dan mempercepat industrialisasi.

Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, Danantara, BUMN, dan dunia usaha sebaiknya bergerak dalam satu orkestra. Jangan sampai pasar melihat negara bicara dengan banyak mulut. Dalam perang persepsi, kekacauan komunikasi adalah amunisi gratis bagi lawan.

Pada saat yang sama, rakyat juga sebaiknya tidak menjadi pengeras suara kepanikan. Media sosial kita sering terlalu mudah menjadi ladang pembakaran. Satu berita negatif digoreng menjadi kiamat. Satu grafik merah dijadikan bukti negara runtuh. Satu artikel asing diperlakukan seperti vonis Tuhan. Padahal bangsa besar tidak boleh menyerahkan akal sehatnya kepada trending topic. Nasionalisme hari ini bukan hanya mengangkat bendera, tetapi juga menolak menjadi kurir gratis bagi kepanikan yang merugikan negeri sendiri.

Singapura boleh kaya. Bloomberg boleh berpengaruh. The Straits Times boleh punya jaringan pembaca global. Tetapi Indonesia punya sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh indeks: kedalaman tanah, keluasan laut, jumlah manusia, daya tahan sosial, kekayaan energi, pangan, mineral, dan sejarah panjang melawan tekanan.

Bangsa ini pernah diguncang kolonialisme, pemberontakan, krisis 1965, krisis 1998, pandemi, resesi, dan ribuan bencana. Kita retak berkali-kali, tetapi tidak pecah. Kita dipukul berkali-kali, tetapi tetap berdiri. Itu modal yang tidak tercatat di neraca Bloomberg.

Maka serangan narasi “Sell Indonesia” sebaiknya dibalas dengan “Hold Indonesia”, bahkan “Build Indonesia”. Jangan jual Indonesia. Bangun Indonesia. Jangan panik karena headline. Perbaiki fundamental. Jangan sibuk membenci Singapura, tetapi pahami titik lemahnya.

Jangan berteriak perang, tetapi kuasai energi, pangan, data, pelabuhan, logistik, industri, dan teknologi. Karena kedaulatan modern tidak hanya dijaga oleh prajurit di perbatasan, tetapi juga oleh insinyur di pembangkit, petani di sawah, ahli data di server nasional, nelayan di laut, guru di kelas, dan pejabat yang tidak bisa dibeli.

Jika Singapura sungguh cerdas, ia sebaiknya tidak bermain api dengan persepsi negatif terhadap Indonesia. Sebab Indonesia bukan sekadar pasar. Indonesia adalah ruang hidup besar yang ikut menentukan suhu kawasan. Mengguncang Indonesia sama saja dengan mengguncang lantai tempat Asia Tenggara berdiri. Dan jika ada pihak yang sengaja menjadikan media, pasar, dan algoritma sebagai tangan pemukul terhadap ekonomi Indonesia, maka bangsa ini sebaiknya menjawab dengan tenang, tegas, dan terukur: kami tahu permainanmu, kami tidak panik, dan kami tidak sedang dijual.

Di ujungnya, proxy war terbesar bukanlah yang datang dari Singapura, Bloomberg, atau media asing mana pun. Proxy war terbesar adalah ketika rakyat Indonesia kehilangan kepercayaan kepada dirinya sendiri.

Ketika kita menganggap bangsa ini tidak mampu berdiri. Ketika kita lebih percaya bisikan luar daripada kekuatan sendiri. Ketika elite kita mudah disogok, pejabat kita mudah dirayu, media kita mudah disewa, dan rakyat kita mudah diadu domba.

Maka bom atom sesungguhnya bukanlah artikel “Sell Indonesia”. Bom atom sesungguhnya adalah jika kita membiarkan ketakutan itu meledak di dalam kepala kita sendiri. Selama akal sehat masih menyala, selama kedaulatan masih dijaga, selama energi nasional tidak diserahkan murah, selama rakyat masih percaya bahwa negeri ini pantas diperjuangkan, maka tidak ada “Sell Indonesia”. Yang ada hanya satu kalimat: Indonesia tidak dijual. Indonesia sedang bangkit, dan siapa pun yang meremehkannya sedang salah membaca sejarah.