Gubernur Kaltim: Pembangunan Infrastruktur Kurang Merata

Editor: Koko Triarko

Gubernur Kalimantan Timur dalam sambutan Pembukaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Wilayah II di Balikpapan, Senin Sore (11/3/2019) -Foto: Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – Pembangunan infrastruktur yang kurang merata, menjadi sorotan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Wilayah II, di Kota Balikpapan, Senin (11/3/2019).

Hal itu disampaikan saat pembukaan Kortekrenbang di hadapan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Hadi Prabowo, dan sejumlah pejabat di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Isran Noor menjelaskan, yang terjadi saat ini pembangunan infrastruktur kurang merata dan hanya terpusat di pulau Jawa. Harapannya, pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk wilayah II atau di luar Pulau Jawa dapat ditingkatkan.

“Apalagi, sekarang sudah masanya infrastruktur tidak lagi dibangun, tapi kini mengarah ke pembangunan sumberdaya manusia. Kalau itu terjadi, maka kesempatan pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa akan semakin berkurang,” ucapnya.

Dia menyebutkan, lebih dari 50 persen pembiayaan pembangunan infrastruktur ada di Pulau Jawa, sedangkan sisanya ada di luar pulau Jawa.

“Lebih kurang 50 persen pembiayaan pembangunan infrastruktur itu ada di pulau Jawa. Artinya, 50 persen sisanya terbagi untuk di luar pulau Jawa,” katanya.

Sehingga, pihaknya mengharapkan pada rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan yang digelar selama dua hari ini, dapat menghasilkan perencanaan pembangunan infrastruktur di daerah.

“Ada beberapa usulan nantinya akan diusulkan dalam rapat koordinasi, karena dalam rapat ini bukan hanya Kaltim, tapi ada daerah lainnya,” tandasnya.

Terkait anggaran infrastruktur tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Hadi Prabowo, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang terpusat di pulau Jawa adalah masa lalu.

“Tadi Pak Isran menyebutkan, dan itu masa lalu. Pemerintah sekarang sudah memutuskan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau secara merata,” kata Hadi Prabowo.

Ada pun alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada 2014 sebesar Rp155 triliun, dan 2019 ini menjadi Rp415 triliun. Sedangkan pembangunan jalan nasional pada 2018 mencapai 3.432 kilometer.

“Kalau jalan tol sepanjang 941 kilometer, dari target 1.852 kilometer. Itu, Papua Barat dan Papua yang dibangun jalan nasional sepanjang 1.982 kilometer. Perbaikan dan pemeliharaan jalan 14.367 kilometer,” beber Hadi Prabowo.

Lanjut Hadi, justru pembangunan infrastruktur juga banyak dilakukan di wilayah Kalimantan dan kawasan Indonesia Timur.

“Justru pemerintahan saat ini banyak membangun di luar pulau Jawa, sehingga sudah ada connecting. Sekarang sudah ada keseimbangan, bahkan di daerah perbatasan menjadi penekanan,” imbuhnya.

Hadi menambahkan, tujuan dari pelaksanaan kortekrenbang kali ini untuk menyelaraskan  perencanaan pembangunan pusat dan daerah untuk mencapai pembangunan nasional.

“Ini kita pertemukan apa yang menjadi pemikiran pusat dan daerah, sehingga ada langkah dan upaya bersama,” tambah Hadi Prabowo.

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Regional II diikuti ratusan peserta, terdiri dari Kepala Bappeda dan Kepala Dinas dari 17 provinsi, di antaranya Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Lihat juga...