Anggaran Penanggulangan Kebencanaan Kaltim Minim

BALIKPAPAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun ini hanya mendapatkan anggaran penanggulangan bencana Rp3 miliar.

Kepala BPBD Kaltim, Frederik BID, menyebut, anggaran penanggulangan bencana tersebut termasuk sedikit. “Kalau bicara kebutuhan, tahu sendiri lah, ada 10 kabupaten kota di Kaltim ini. Tentunya diperlukan dana yang besar,” terangnya Senin, (18/3/2019).

Frederik menyebut, anggaran ideal untuk penanganan bencana di Kaltim Rp30 miliar pertahun. Karena minimnya alokasi anggaran, tidak jarang pihaknya harus merogoh kocek pribadi atau mengeluarkan isi tabungan, untuk membantu operasional penanggulangan bencana. “Jiwa kami memang sudah terbentuk,” tandasnya.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah No.2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) disebutnya, mewajibkan pemerintah daerah menganggarkan segala hal yang bersifat kebencanaan. Di sepanjang 2018, banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kaltim. Bencana lain yang juga terjadi adalah, kebakaran hutan dan lahan.

Kepala BPBD Balikpapan, Suseno, mengatakan, ada usulan penambahan anggaran mitigasi kebencanaan sebesar 25 persen. Usulan penambahan diberikan untuk program mitigasi dan sosialisasi. “Untuk pengadaan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap. Lebih pada preventif anggarannya. Dan tugasnya dalam penanggulangan saat ini bukan hanya pada BPBD saja,” jelasnya.

Penanggulangan bencana dilakukan secara sinergi dengan OPD lain. “Misal, dampak dari banjir nanti ada Dinas Pekerjaan Umum dan lainnya,” tandasnya.